Permintaan tersebut disampaikan SBY di depan loyalis Demokrat saat memberi sambutan dalam Pidato Politik Demokrat 2018 di Cibinong, Jawa Barat, Jumat (5/1/2017).
"Netralitas negara, BIN, Kejaksaan, Polri, mutlak adanya negara harus netral dan tidak boleh berpihak," kata SBY.
Seusai acara, Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan, partainya kerap menjadi korban kriminalisasi dalam pertarungan Pilkada.
Dia mencatat, partainya menerima dua kali tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Pilkada 2017.
Pertama, kasus dipanggilnya calon gubernur Jakarta, Sylviana Murni oleh Bareskrim pada Januari 2017 terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda gerakan pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015. Namun, sampai sekarang kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya.
Kedua, dipanggilnya calon gubernur Kalimantan Timur, Syahrie Jaan dan Cawagubnya Rizal Effendy oleh Bareskrim terkait kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun.
"Apa yang kami sampaikan adalah fakta-fakta ada buktinya kemarin kan sudah diperiksa tanggal 3 disitu kita jelaskan semua dan Kronologisnya dan tahapannya," tutur Hinca.
"Atau kaya di DKI sedang berlangsung pilkadanya, ibu Silviana Murni enggak ada angin enggak ada hujan langsung diperiksa dan anda tidak ada yang tahu apa ujungnya dari pemeriksaan itu apakah diteruskan apakah di stop," sambung Hinca.
Atas pengalaman inilah, Hinca mengatakan, Demokrat berharap agar netralitas penegak hukum terjaga dengan baik di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Polisi harus netral dalam menjalankan tugasnya dengan baik," tutup Hinca.
