"Dari Sabang sampai Marauke, beliau menginginkan BBM satu harga. Selain itu, kita juga membicarakan pengawasan distribusi gas 3 kg, agar terjangkau masyarakat," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, landasan BBM satu harga sesuai Peraturan Menteri No 32/36 Tahun 2017. Penerapan Perpu yang dirilis Kementerian ESDM ini mulai dari menunjuk badan usaha, mengatur kuota BBM, dan mengawasi penerapan BBM satu harga.
Fanshurullah mengungkapkan, pihaknya mengalami kendala lantaran kosongnya perwakilan BPH Migas di daerah-daerah. Karenanya, kapasitas BPH Migas hanya sampai pengawasan, belum sampai ke tahap penyidikan. Sebab itu, BPH Migas menggandeng Polri untuk mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran, mencapai 40 ribu desa.
"Belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pengecer kecil, kita ingin distribusi di level pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik," terangnya.
Tito menjelaskan, pengawasan itu memerlukan jaringan luas hingga ke daerah terpencil, maka Polri dan BPH Migas mengambil langkah untuk membentuk tim kecil. Dia memastikan ketika program ini berjalan, tidak ada oknum yang memainkan harga BBM satu harga.
"Kita akan menyusun MoU (memorandum of understanding), tentang apa saja yang harus dikerjakan. Kita akan bermain di kegiatan pencegahan sampai ke tindakan penegakan hukum," kata Tito.
Pembentukan tim kecil itu terdiri dari satuan tugas (Satgas) pemberantas mafia BBM. Tito menegaskan Polri tidak akan tebang pilih. Siapa pun yang melanggar, termasuk oknum aparat, akan dihukum.
"Kalau ada oknum aparat yang ikut bermain, akan kita tindak juga," tandas Tito.
