Dua Eks Menteri Lawan Kebenaran Data Jokowi

| 18 Feb 2019 20:01
Dua Eks Menteri Lawan Kebenaran Data Jokowi
Ferry Mursyidan dan Sudirman Said (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Dua eks menteri Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mengungkap sejumlah kesalahan data yang diungkap Jokowi dalam debat kedua kemarin malam.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, yang kini ada di kubu berlawanan dengan Jokowi, memaparkan sejumlah pemberitaan media massa untuk menunjukkan kesalahan data Jokowi.

"Ini bukan dari kita, tapi pemberitaan media massa, dan ada kecenderungan apa yang disampaikan petahana tidak tepat," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (18/2/2019).

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini mengatakan, klaim Jokowi soal sudah tidak adanya konflik agraria adalah hoaks.

"Ketika Pak Jokowi mengatakan sekian tahun tidak ada konflik agraria, saya langsung mengingat ini. Bahwa ada 41 orang tewas, dan lainnya dianiaya," kata Ferry sambil mengangkat klipingan salah satu pemeritaan media online.

"Dan ketika terus memaparkan data-data akan ada counter lagi. Bukan dari kami, tapi dari masyarakat," sambung Ferry.

Di samping itu, BPN Prabowo-Sandi meyakini, bahwa Prabowo Subianto telah berhasil telah memenangkan hati masyarakat pada debar kedua kemarin.

"Bahwa semalam kita memenangkan hati masyarakat, karena ada kecenderungan mempertanyakan segala sesuatu yang datang dari petahana," tambah Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mempertanyakan data yang dimiliki Jokowi soal hak guna lahan Lahan (HGL) Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh.

Menurut Ferry, Jokowi sebagai presiden memiliki otoritas mengambil data. Namun, dia menyayangkan hal ini justru digunakan untuk menyerang Prabowo.

"Harusnya data yang dimiliki Jokowi itu digunakan untuk membuat kebijakan bukan menyerang personal Prabowo. Tapi giliran untuk kebijakan salah. Salah satunya kebijakan impor beras."

Rekomendasi