Tim Editor
Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Edhy Prabowo menjelaskan, saat ini perlu adanya keberpihakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan tidak mengkebiri para pelaku usaha di sektor tersebut.
"Negara harus hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada yang lemah, dalam hal ini adalah para pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Karena para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan seperti buruh tani dan sebagainya," katanya, dalam diskusi 'Gerindra Mendengar', di Jalan Mulawarman No 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini juga tidak bisa menurunkan harga pangan di pasar. Selain itu, katanya, para petani pun harus merugi. Hal ini karena disaat mereka panen, pemerintah melakukan impor yang justru merusak harga hasil panen pertanian mereka.
"Terutama dari sektor keuangan atau sektor kredit yang katanya mudah bagi petani, katanya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu ada agunan, tapi nyatanya tidak bisa menjawab juga permasalahan para petani untuk akses permodalan," jelasnya.
Edhy mengatakan, jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diberikan kepercayaan untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024, maka kesejahteraan para petani dan nelayan akan dikuatkan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan, caranya dengan memberikan kemudahan akses permodalan serta mendirikan Bank Tani dan Nelayan. Tujuannya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian bagi para petani lokal.
"Dan jika Pak Prabowo dan Pak Sandi dipercaya memimpin negeri ini, maka kita akan membangun bank tani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan. Itu bukan untuk infrastruktur, tapi khusus para peta dan nelayan," ucapnya.
Edhy menegaskan, solusi yang di tawarkan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sektor pertanian menjadi lebih baik. Serta membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di sektor pertanian.
"Tidak ada cara lain, kita akan membangun sektor industri tapi berbasis pertanian. Kita memiliki kawasan yang jumlah luasnya seperempat dunia atau sekitar 27 persennya. Bagaimana kita mampu menyediakan pangan di dunia, nah ini yang kita tidak sadari. Dan kita angkat para penyuluh pertanian yang selama ini sudah kerja dengan masyarakat. Karena kita kekurangan penyuluh," terangnya.
Di sisi lain, Ketua Harian Pemuda Tani Indonesia, Suroyo mengatakan, selama ini akses permodalan yang dialami oleh para petani, khususnya petani muda sangatlah sulit. Sebab, proses peminjaman modal usaha untuk menyewa lahan, membeli bibit, dan untuk kebutuhan lainnya yang menunjang kualitas hasil produksi pertanian memerlukan jaminan.
"Selama ini akses permodalan itu memang mengalami kesulitan karena KUR juga membutuhkan jaminan, nah kesulitan kita itu di jaminan itu. Terutama untuk temen-temen yang baru lulus dan bahkan dulu ada program gadai ijazah untuk mendapatkan pinjaman modal, tapi program itu sudah tidak ada lagi dan itu pun dari kementerian koperasi bukan kementerian pertanian," kata Suroyo.
Suroyo menilai, karena permasalahan tersebut banyak anak-anak muda di Indonesia, yang enggan menjadi petani dan peternak. Selain itu, katanya, pemerintah selama ini hanya memberikan penyuluhan tentang budidaya pertanian dan peternakan saja. Tetapi tidak pada peningkatan skill bisnis dan membantu memasarkan hasil pertanian mereka.
"Konsen pemuda tani ini harus di dukung, pemerintah hanya mengoptimalkan bagaimana budidayanya. Tapi tidak konsen ke penyuluhan bisnisnya. Jadi para petani muda juga bisa mendapatkan penghasilan harian, bulanan, dan tahunan serta dibantu dalam akses penjualannya. Tidak tergantung kepada para tengkulak, yang kadang seenaknya memainkan harga," tuturnya.
