Jubir BPN, Andre Rosiade mengatakan, masih banyak janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014 yang belum terpenuhi. Seperti, katanya, janji menghentikan impor pangan, bangun infrastruktur pedesaan, hingga bangun perumahan murah untuk rakyat.
"Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan. Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Di samping itu, Andre menilai, adanya komponen gaji dalam Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada lulusan SMK yang menganggur akan menghabisan anggaran yang sangat besar.
Apalagi, katanya, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa. Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji 1 juta rupiah untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar 7 triliun rupiah.
"Jika Jokowi memaksakan program Kartu Pra Kerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu? Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan penduduk sedikit," jelasnya.
Andre meminta, agar Jokowi mengkaji kembali wacananya. Selain itu, dia mengingatkan, untuk berhenti menebar janji palsu. Andre juga menyarankan, Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara.
"Janji-janji Jokowi ini hanyalah pembodohan menjelang pilpres. Sampai sekarang BPJS yang merupakan program kartu sehat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja masih menunggak utang. Gaji pegawai pos juga sampai tertunda, jadi bagaimana mungkin membuat janji baru,” tuturnya.
“Berhentilah Pak Jokowi membuat janji manis demi mendapatkan suara di pilpres. Publik sekarang sudah cerdas, tak mudah percaya lagi janji palsu," jelasnya.