Tim Editor
Dalam APBN 2020, pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp505,8 triliun atau 20 persen dari seluruh alokasi belanja negara. Besarnya dana pendidikan tersebut, salah satunya bakal disalurkan untuk program kartu pra-kerja.
Jokowi mengatakan, kartu pra-kerja bisa digunakan untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.
"Di program kartu pra-kerja, mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," beber Jokowi saat membacakan nota keuangan 2020, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi juga mengatakan, sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara.
Infografis Ilham/era.id
“Berbagai program kesehatan yang dilakukan pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih,” tuturnya.
Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, lanjut Jokowi, pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.
Pada tahun 2020, Jokowi mengatakan, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular.
Selain itu, konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.
“Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” tutupnya
