"Memang kalau dilihat dari indeks kerawanan potensi konfliknya sih memang besar. Tapi saya meyakini bahwa penyelenggara dan aparat penegak keamanan sudah siap. Tentu masyarakat sudah siap," ucap Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Dia berharap, kerawanan ini bisa ditangani dengan baik. Sehingga, peristiwa yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017, tidak terulang lagi di daerah lain pada Pilkada 2018.
"Kita melihat ketika Pilkada DKI yang lalu begitu menguras banyak energi dan perhatian kita ke situ, maka dari itu tidak diharapkan terulang di daerah-daerah lain khususnya di pulau Jawa," kata Zainudin.
Zainudin khawatir, ketika Pilkada 2018 memunculkan konflik, maka itu akan berlanjut pada Pemilu 2019.
"Apa yang disampaikan KPU saya kira merupakan antisipasi ya. Antisipasi penyelenggara agar tidak muncul konflik di Pilkada serentak (2018). Sebab kalau sampai konflik dan kemudian berkepanjangan maka itu akan berakibat pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres (2019)," tutup Zainudin.
Bawaslu menyebutkan tiga indikator untuk menilai tingkat kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang rencananya berlangsung pada 2018.
Tiga potensi kerawanan itu tercantum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu pada Selasa (29/11/2017), yaitu dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan dan dimensi partisipasi.
IKP ini bertujuan untuk melakukan identifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah. Selain itu hal ini juga sebagai referensi untuk melakukan pencegahan.
