Kebutuhan Balai Latihan Kerja untuk Menghadapi Industri 4.0

| 11 Apr 2019 21:44
Kebutuhan Balai Latihan Kerja untuk Menghadapi Industri 4.0
Ilustrasi (Pixabay)
Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo mengupayakan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi teknologi yang berkembang pesat. Karenanya, Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja, harus disesuaikan anggarannya agar bisa menyesuaikan kebutuhan pasar.

Sayangnya, Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea menilai, kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.  

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital. 

Dia menganggap, BLK masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional. 

"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya," ujar Marinus Gea, Kamis (11/4). 

Selain teknologi, katanya, faktor kurikulum dan sumber daya manusia (SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. 

Sehingga, kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa mencetaak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.    

"Mereka (pengelola BLK) mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya. 

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. 

Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189. 

Di level nasional, persoalan BLK ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan membangun 1.000  BLK Komunitas pada 2019. 

Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030. Bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan jadi keuntungan bagi negara. 

Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.

Tags :
Rekomendasi