Tim Editor
Sebab, hasil quick count atau hitung cepat mereka dianggap tidak sesuai dengan yang mereka punya. Bahkan, kubu Prabowo menuduh lembaga survei tersebut dibayar oleh pihak tertentu untuk mengeluarkan hasil quick count.
Ketua Persepi Philips J Vermonte membantah itu dan menantang balik kubu Prabowo. Dia mengatakan, masing-masing lembaga survei siap membuka diri soal dana yang digunakan untuk melaksanakan quick count tersebut.
"Tolong sampaikan juga ke mereka, kami buka dana kalau dia juga buka dananya. Ada waktu melaporkan dan kita juga ada waktu melaporkan," kata Philips kepada wartawan di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
Phillips juga meminta BPN--yang mengklaim melakukan quick count secara internal--membuka metodologi yang digunakannya.
"Kalau diminta buka data, kita buka. Nah, kita minta yang di sana buka data juga. Lembaga survei berkepentingan soal trust tentu saja lembaga survei sangat berkepentingan menjaga trust," tegasnya.
Dia menganalogikan kegiatan quick count seperti memasak. Kata dia, hasil quick count diperoleh dengan mengambil sejumlah sampel dari ribuan tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau masak rendang satu kuali. Kalau kita masak, ngetes rendangnya udah enak atau belum kan cukup satu sendok saja. Enggak mungkin satu kuali kita habisin. Saya kira begitu," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persepi Yunarto Wijaya yang juga Direktur Charta Politika menantang pihak yang meragukan hasil kerja mereka, yang bahkan mengeluarkan hasil quick count sendiri sebagai pembanding.
"Semua pihak yang berani menyebutkan angka di hadapan publik dan di media ada angka 52 persen, 55 persen, berapa pun itu, kami mengimbau ada keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan," ujar Yunarto.
Menurut dia, tujuan pembukaan data secara di hadapan publik supaya tak ada lagi kebingungan, termasuk klaim kemenangan.
Sebelumnya, juru bicara BPN Andre Rossiade meyakini sejumlah lembaga survei tidak mungkin mengeluarkan dana pribadinya untuk melakukan survei secara berkala sejak enam bulan terakhir.
"Pertanyaan saya, apakah mereka mengeluarkan uang miliaran dari kantong dia sendiri?" kata Andre, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (19/4).
Andre menyatakan, masyarakat berhak mengetahui asal-usul sumber pendanaan lembaga survei dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, katanya, selama ini, sejumlah lembaga survei membawa narasi kubu Jokowi akan menang besar di Pemilu 2019.
