Tim Editor
"Permintaan membentuk TPF adalah permintaan yang mengada-ada. Jangan juga sampai mendesak presiden untuk menerbitkan Keppres kalau mereka juga masih malu-malu buka data," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Ketua DPP PKB itu juga bilang, tim pemenangan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf selama ini sudah transparan terkait data kemenangannya. Berbeda dengan pihak BPN Prabowo-Sandiaga yang justru berkelit dan mencari alasan jika ditantang hal serupa.
Karding menilai, pernyataan kubu paslon 02 yang menyebut telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga tak bisa dibuktikan. Apalagi ketimbang membuktikan tuduhan kecurangan itu, tambah Karding, kubu Prabowo-Sandiaga malah lebih berisik di media sosial.
"Mereka malah sibuk berkoar-koar di media sosial dan melakukan manuver jungkir balik pembentukan opini publik," ungkapnya.
Anggota DPR RI ini kemudian menyebut, rapat pleno KPU yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini harusnya bisa menjadi langkah untuk mengadu data rekapitulasi yang berasal dari form C1.
Sehingga, ketika ikut rapat pleno tersebut, BPN kemudian membawa bukti-bukti dugaan kecurangan. Tapi, kalau kubu Prabowo-Sandi tak mau hadir maka kebutuhan soal TPF itu langsung gugur dengan sendirinya. "Kami dari TKN sudah pasti datang dan dengan senang hati menanti kehadiran BPN," katanya.
Supaya kalian tahu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menantang TKN untuk mendorong pembentukan tim pencari fakta kecurangan pemilu. Hal ini disampaikan oleh Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.
"Saya tantang balik Anda. Kalau Anda tidak pengecut, ayo dukung bikin tim pencari fakta kecurangan, dorong Pak Presiden terbitkan Keppres tim pencari fakta," kata jubir BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis (16/5).
