Bagaimana Jika Pemilu Dilakukan Via Digital Elektronik?

Tim Editor

Komisioner KPU Viryan Aziz (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sudah barang tentu duka yang mendalam masih dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gugur atau terkena musibah, pasca rekapitulasi Pemilu 2019. Ke depannya KPU berharap pelaksanaan pemilu serentak semacam ini harus diperbaharui dengan kemajuan teknologi. 

Komisioner KPU Viryan Aziz berharap beban kerja berat petugas KPPS, tidak terulang di pemilu masa mendatang. Dirinya menilai kalau negara perlu menghadirkan sistem alternatif yang mampu mengurangi beban berat petugas KPPS. 

"e-voting itu pemungutan penghitungan dan hasil pemilu sepenuhnya elektronik, kemudian e-counting itu menghitung secara elektronik, sementara e-recap itu melakukan rekapitulasi suara secara elektronik," tutur Viryan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4) malam. 

Secara pribadi ini adalah pandangannya semata, dan belum menjadi wacana atas kelembagaan KPU. Di mana Viryan membayangkan pemilu Indonesia diselenggarakan melalui sistem digital. 

"Patut mempertimbangkan penggunaan mekanisme e-counting. Jadi pemungutan suaranya secara manual menggunakan surat suara, tetapi penghitungan suaranya itu secara elektronik," ungkapnya.



Dengan penggunaan e-counting, tentunya beban kerja petugas KPPS akan sedikit berkurang dalam proses pemungutan suara di TPS. Di mana sistem kerja elektronik terpakai saat proses penghitungan surat suara.

Untuk rekapitulasi selanjutnya, bisa dilakukan setelah perhitungan di TPS selesai. Apalagi saat ini rekapan suara dilakukan di Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dengan cara manual, pastinya memakan waktu dan tenaga.

"Ini lebih efisien, tapi tentu juga kita perlu pertimbangkan bagaimana alat tersebut. Jadi nanti isunya akan lebih pada alat. Bagaimana misalnya alatnya yang andal. Margin of error-nya harus sangat kecil. Bila perlu tidak boleh ada karena satu suara berarti," terangnya.

Viryan bilang, usulan ini paling tidak bisa diterapkan mulai pilkada setelah Pemilu 2019. Sedangkan untuk pembentukannya, KPU masih bergantung kepada DPR yang membuat undang-undang.

Berdasarkan data terbaru KPU, sudah 667 orang petugas KPPS dan TPS yang mengalami musibah baik meninggal dunia maupun sakit pada saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Dengan rincian jumlah anggota KPPS meninggal dunia sebanyak 119 orang. Sedangkan jumlah anggota KPPS sakit bertambah sebanyak 548 sakit dan dalam perawatan, semuanya tersebar di 25 provinsi di Indonesia.

Tag: kpu sistem operasi android pemilu 2019 digital platform

Bagikan: