Tim Editor
Juru Bicara BPN, Ferdinand Hutahaean bilang, kubunya memiliki format yang berbeda terkait masalah pusat hitung dengan kubu 01. Kata dia, jangan dibayangkan format BPN itu seperti apa yang dimiliki TKN Jokowi-Ma'ruf.
"Kita punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1, bukan seperti war room-nya TKN. Mungkin ya, saya juga belum tahu seperti apa war room TKN. Tapi saya bisa bayangkan yang pasti BPN 02 itu punya konsep tersendiri mengumpulkan C1 yang kita himpun dan ini sudah berjalan sejak hari H," katanya, disaat dihubungi, di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Supaya kalian paham, TKN Jokowi-Ma’ruf juga bakal melakukan hal yang sama yaitu menyambangi markas perhitungan suara paslon 02 Prabowo-Sandi.
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menjelaskan, tujuannya agar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan pihak mana yang memprovokasi.
"Kalau TKN mau lihat war room BPN 02, ya tidak mungkin. Karena kita mobil bergerak dan ganti-ganti IP address, karena kita khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kita," tuturnya.
Meski begitu, Ferdinand bilang, tidak mempermasalahkan jika TKN ingin melihat war room milik kubunya. Akan tetapi, lebih baik tidak lakukan. "Boleh saja (datangi), tapi saya pikir tidak perlu. Karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK," ucapnya.
Ferdinand menjelaskan, pusat hitung yang dimiki 02 ini awalnya bertempat dan di Hotel Ambara. Namun, pasca hari H pencoblosan kemudian bergeser dengan konsep mobil. Katanya, dengan modal laptop dan wifi tim sudah bisa mobil kemana saja untuk bergerak mengumpulkan formulir C1.
"Jadi jangan dibayangkan kita itu membentuk sebuah war room, ndak seperti itu sama sekali," jelasnya.
Sementara itu, Juru Denat BPN, Arief Poyuono bilang, dirinya merasa aneh dengan ajakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf. "Memangnya selama ini kita dalam tahun politik, atau masa-masa kampanye menganggap mereka musuh? Kan enggak," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, yang perlu TKN lakukan adalah rekonsiliasi dengan masyarakat yang telah memberikan hak suaranya kepada Prabowo-Sandi. Tetapi, katanya, suaranya justru banyak dihilangkan dengan sengaja oleh KPU.
"Khusus Joko Widodo itu yang harus rekonsiliasi dengan masyarakat Indonesia, karena meyelenggarakan pilpres dengan kualitas yang buruk, yang banyak menghasilkan kecurangan-kecurangan KPU yang menguntungkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin," tuturnya.
Menurut Arief, tidak akan ada protes dari masyarakat setelah KPU menyampaikan real count dan mengumumkan presiden terpilih pada pertengahan Mei mendatang, jika penyelenggara pemilu bisa bersikap fair.
"Saya menjamin tidak akan ada keributan atau kerusuhan serta prostes dari masyarakt pasca pengumuman hasil Pilpres 22 Mei, jika Kemenangan Prabowo Sandi di Pilpres 2019 tidak digagalkan oleh KPU yang curang," ucapnya.
"Jadi tidak diperlukan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu cara mereka untuk melegitimasi kemenangan lewat hasil quick count lembaga survei, untuk mem-framing dengan hasil real count KPU yang penuh kecurangan,” jelasnya.
