Tim Editor
Ternyata, tidak ada petugas kesehatan yang berjaga di setiap TPS. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin ikut menyoroti tenaga medis yang luput dari perhatian penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Tenaga medis memang setahu saya tidak menjadi hal yang secara teknis disiapkan khusus," ujar Afif dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Kata Afif, yang diatur dalam undang-undang maupun Peraturan KPU adalah selain para petugas KPPS, di setiap TPS ada pula petugas keamanan yang berjaga di dalam dan luar TPS, saksi dan pengawas TPS.
"Yang menjadi perhatian kita biasanya memang soal keamanan dan itu memang diatur. Kalau kesehatan setahu saya memang tidak secara spesifik diberikan," ucap Afif.
Menanggapi, ketua KPU Arief Budiman mengakui pihaknya agak sulit untuk meminta penyediaan petugas kesehatan karena akan menambah jumlah orang yang terlibat dalam setiap TPS di seluruh Indonesia.
"Kami rekrut KPPS beserta linmas sudah capai 7,2 juta orang, Panwas rekrut pengawas TPS itu 810 ribu sekian, totally yang terlibat di tingkat TPS ditambah polisi serta saksi, kalau hadir semua itu lebih dari 15 juta orang,. Artinya, pemilu kita ini besar, bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga butuh energi besar," ucap dia.
Menurut Arief, pelayanan kesehatan sejatinya sudah disediakan di tiap daerah, seperti puskesmas yang dimiliki pemerintah daerah juga memberikan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Untuk aparat keamanan, di tingkat kabupaten kota juga sudah ada rumah sakit kepolisian.
"Saya mengimbau juga rumah sakit-rumah sakit yang berpraktek di daerah daerah juga memberikan layanan kesehatan. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang agak pusing segala macam bisa dengan cepat diberikan pelayanan oleh rumah sakit rumah sakit terdekat," ucapnya.
Arief pun meminta semua pihak tak saling menyalahkan atas banyaknya petugas Pemilu yang meninggal dunia dan mengalami sakit akibat kelelahan dalam bertugas pada Pemilu 2019 ini.
"Saya pikir enggak perlu salahkan siapa-siapa," imbuh Arief.
