Tim Editor
“Saya pribadi sudah dari tahun 2017 atau 2018, begitu ada wacana dari presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota, saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya,” katanya, disaat dihubungi, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Amali menilai, Indonesia harus belajar dari negara-negara lain di dunia yang juga menisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahannya. Seperti, Malaysia, Brazil dan Australia.
“Tetangga kita yang paling dekat saja. Malaysia pemerintahannya di Putra Jaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu, Australi juga gitu, Australia pusatnya di Sydney, bisnis kemudian pemerintahannya di tempat lain. Saya kira ini harus ada keberanian memulai,” tuturnya.
Meski begitu, Amali menyadari, untuk memindahakan Ibu Kota ke daerah lan memang belum tentu akan selesai pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini yang hanya tinggal hitungan bulan. Namun, jika nantinya Jokowi diputuskan oleh KPU menjadi pemenang, dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, Amali berharap, Jokowi harus berani memulai ini.
Selain itu, Amali menyebut, perencanaan pemerintahan Jokowi harus sudah lebih maju lagi dalam memutuskan di mana akan dilakukan itu. Kemudian, katanya, terkait daya dukung, infrastruktur yang ada di sana, dan yang masih harus disediakan apa saja.
“Perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan ada di Bappenas,” ujarnya.
“Studinya silakan dimulai, kita berwacana untuk itu sgera accept, saya yakini, saya percaya Pak Jokowi akan merealisasikan rencana itu. Apalagi sudah dibuka lagi, studi-studinya seperti apa, tentu akan dimintakan persetujuan dengan DPR,” tutupnya.
