Pemerintah Serius Bahas Sistem e-Voting untuk Pemilu Berikutnya

Tim Editor

Mendagri Tjahjo Kumolo (era.id)

Jakarta, era.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo siap mempertimbangkan usulan penggunaan sistem e-voting untuk pemilihan umum (Pemilu) 5 tahun ke depan. Pemerintah akan segera mengirim tim ke negara sahabat yang sudah menggunakan metode serupa.

"Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan, apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting. Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-voting," kata Tjahjo dalam rapat kerja evaluasi Pemilu serentak nasional 2019 bersama DPD RI dan lembaga tinggi negara, di Gedung GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurut Tjahjo, pihaknya sudah mengajukan penggunaan sistem e-voting pada Pilpres 2019. Namun, karena ketidaksiapan penyelenggara pemilu, sistem ini tidak jadi diterapkan.

"Karena faktor geografis dan sambungan telekomunikasi membuat KPU menunda pembahasan UU untuk bisa e-voting,” tuturnya.

Selain itu, yang perlu dikaji lagi soal putusan MK. Dalam frasa soal pelaksanaan pemilu serentak ini, tidak disebutkan serentaknya tanggal, hari, dan jam tahun yang sama.

"Apakah keserentakan dalam minggu yang sama, apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu,” terangnya.



Tjahjo menjelaskan, mengenai sistem pemilu apakah tetap menggunakan sistem yang sama seperti saat ini atau ada perbedaan. Dia juga mengaku, telah melakukan simulasi jika sistem pemilu serentak nasional ini tetap diterapkan.

“Kalau mau konsisten berarti 5 tahun ke depan kertas suara ditambah 2. Yaitu memilih kepala daerah gubernur dan bupati atau wali kota. Simulasi kami, usia 50 tahun ke atas itu 5 kertas suara membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Apalagi ditambah 2 kertas lagi,” jelasnya.

“Jadi nanti apakah dievaluasi apakah pilpres dan pileg pisah. Atau Pilpres bersamaan pilkada, pileg sendiri. Nanti kita bahas dalam bahasan menyeleruh. Seandainya serentak apakah per TPS maksimum 300. Sekarang dengan jumlah 300 bisa lebih dari 24 jam penghitungannya. Nanti akan dibahas,” tutupnya.

 

Tag: mendagri jenderal tito karnavian tjahjo kumolo pemilu

Bagikan: