Pintu Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin Terbuka untuk Demokrat

| 07 May 2019 19:20
Pintu Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin Terbuka untuk Demokrat
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Ada wacana kalau Partai Demokrat bakal mengakhiri koalisinya bersama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Enggak cuma itu, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mulai membangun komunikasi dengan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding bilang, pintu partai koalisi pendukung paslon 01 Jokowi-Ma'ruf bakal terbuka bagi siapapun yang ingin bekerjasama.

"Tentu yang ingin komunikasi ingin kerja sama dengan kita. Akan kita ajak untuk sama-sama gotong royong membangun Indonesia," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Walau terbuka bagi siapapun, Karding menyebut, keberadaan partai oposisi diperlukan untuk menyeimbangkan pemerintahan. 

"Dalam hemat saya, penting tetap ada kelompok partai yang beroposisi agar check and balance pemerintah berjalan," ungkap Karding.

Dia juga tetap menginginkan adanya oposisi di pemerintahan meski berharap partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin makin gemuk di parlemen nanti. Soalnya, dengan makin gemuknya koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan mendatang artinya pemerintahan bakal berjalan efektif dan produktif.

"Satu sisi pemerintah butuh kekuatan yang besar di parlemen khususnya agar pemerintahan berjalan efektif dan produktif."

Supaya kalian tahu, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa pihaknya bakal keluar dari koalisinya, jika Jokowi-Ma'ruf terpilih. 

Ferdinand bilang, pihaknya berdaulat agar memiliki kebebasan menentukan arah partai. Kemungkinan bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf makin terbuka lebar apalagi jika ada ajakan langsung.

"Kalau Jokowi mengajak, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau (Jokowi) tidak mengajak enggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan, jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," kata Ferdinand di kantor KPU, kemarin.

 

Rekomendasi