Tim Editor
Menurut Mustasyar PBNU ini, idealnya sebuah kabinet dibentuk dengan menggandeng orang-orang ahli yang berasal dari partai politik maupun non-partai politik. Tapi Ma'ruf yakin, masih banyak politikus yang ahli dalam bidang tertentu.
"Tapi tidak berarti ahli itu bukan parpol. Partai kan juga punya ahli," kata Ma'ruf di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Apalagi Ma'ruf menilai, enggak ada patokan tertentu soal kabinet yang harus lebih banyak diisi oleh profesional atau politisi. Sehingga, perlu tidaknya dibentuk kabinet zaken tak perlu diperdebatkan lebih lanjut.
"Partai juga bisa menugaskan anggotanya yang ahli. Jadi enggak perlu dipertentangkan itu (antara dominasi politikus dan profesional)," ungkapnya.
Supaya kalian tahu, dari perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-Ma'ruf Amin masih memimpin perolehan angka sementara di Pilpres 2019. Sehingga, isu-isu terkait pembentukan terus bergulir meski pengumuman pemenang kontestasi ini baru akan dilaksanakan pada 22 Mei mendatang.
Jika berkaca pada penetapan kabinet yang lalu, ada 34 kursi menteri yang diisi oleh kader partai politik dan profesional. Tapi, di penghujung masa jabatan Jokowi saat ini, ada 20 kursi menteri yang diduduki oleh tokoh nonpartai.
Sementara, 14 kursi sisanya dibagi untuk lima partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem.
