Temuan Ombudsman di Isu Stok Beras

Tim Editor

Konfrensi pers Ombudsman. (Fitri/era.id)

Jakarta, era.id - Gejala maladministrasi pada rencana impor dan pengelolaan stok beras diendus oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menilai, terdapat beberapa poin janggal yang terjadi pada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dugaan ini dipicu dari kegaduhan politik antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Mentan Amran mengatakan, stok beras di awal tahun cukup. Sementara Mendag Enggar bilang, stok langka sehingga diperlukan impor beras. Mengenai hal ini, Ombudsman menilai informasi Mentan Amran tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras.

Selain itu, Ombudsman juga menyayangkan, kebijakan Mendag Enggar yang menerapkan kebijakan impor beras dalam waktu dekat melalui PT PPI, bukan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) sebagaimana mestinya. Ombudsman menilai kurang tepat rencana kebijakan impor itu karena dilakukan mendekati masa panen, dan secara tiba-tiba pelaku impor dialihkan dari Perum Bulog menjadi PT PPI yang diragukan Ombudsman memiliki pengalaman sebagai importir beras.

Tak hanya itu, Ombudsman juga mendeteksi adanya koordinasi yang kurang baik antara Mendag dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, masalah ini sudah disampaikan kepada kementerian terkait.

"Secara tidak langsung sudah. Beberapa sudah kita sampaikan lewat hubungan antar institusi di Ombudsman. Apakah sudah sampai pada menteri atau belum, kami tidak tahu," kata Alamsyah di Gedung Ombudsman, kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Alamsyah menambahkan, pihaknya tidak menolak jika kementerian yang dievaluasi mengajak Ombudsman untuk bertemu. 

"Bagi kami yang penting masalah ini selesai. Jadi yang penting ketemu dan kemudian mari kita bereskan bersama-sama," kata dia.

Menurut Alamsyah, sejak Ombudsman menyampaikan evaluasinya pada kementerian terkait, sudah ada upaya proaktif dari Mendag untuk menghubungi Ombudsman.

"Sudah komunikasi dengan Pak Enggar, katanya komunikasi dulu, ketemu," jelas Alamsyah. "Biar mereka memperbaiki, kasih waktu, dan segera masalah ini jangan dibiarkan kontroversi secara terus menerus," imbuhnya. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah sidak untuk mengecek isu beras langka ke sejumlah pasar. Nah, tim era.id punya liputannya. Yuk simak liputan tersebut.

Bagikan: