Tim Pencari Fakta Kerusuhan Pascapemilu Digaungkan di DPR

Tim Editor

Paripurna DPR (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna. Namun, kali ini interupsi menggema dalam rapat siang ini. Salah satunya datang dari anggota Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid.

Sodik mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei.

“Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta. Banyak kasus-kasus hak asasi manusia, kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung,” tuturnya, dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya berkaca pada sejumlah kasus terkait pelanggaran HAM yang hingga kini tidak tuntas. Salah satunya, kata Sodik, kasus teror Novel Baswedan hingga pembunuhan Munir.

“Marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan pencari fakta agar tidak lagi utang masa lalu. Kasus munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas,” katanya.

Sodik menilai, kerusuan yang terjadi saat unjuk rasa di depan gedung Bawaslu adalah peristiwa bencana nasional yang harus disikap oleh semua pihak.

Interupsi Sodik ini mendapat respons dari Fraksi Partai NasDem. Usulan mengenai  TGPF 22 Mei tersebut ditolak Teuku Taufiqulhadi. Dia menilai, kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus ini.

“Masyarakat tidak perlu menunggu ada, misalnya, lembaga-lembaga khusus, seperti panitia khusus, untuk membentuk hal tersebut. Sejauh yang kita lihat, aparat keamanan sudah ada di sana yang telah mengamankan situasi negara,” kata Taufiqulhadi.

Tag: demo di bawaslu

Bagikan: