Tim Editor
"MK itu kan diasumsikan peradilan yang luas, karena namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi dia bukan persidangan teknis, sehingga alat buktinya bisa dikumpulkan dari mana saja. Silakan saja kumpulkan alat bukti, asalkan jangan ambil dari media yang hoaks yang enggak ada penanggung jawabnya,” katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemem, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Terkait dengan bukti itu, Fahri menyerahkan, kepada majelis hakim MK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah lewat bukti-bukti tersebut persidangan dapat dilanjutkan. Menurut dia, berbagai sumber bukti bisa saja diajukan ke MK.
“Silakan saja ajukan. Nanti kan MK yang memutuskan di peradilan bisa diteruskan atau tidak sidangnya,” tuturnya.
Selain itu, Fahri juga menyinggung soal pemeriksaan terhadap dokter spesialis saraf, Ani Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan pada Jumat (17/5). Dia menilai, pemeriksaan terhadap Ani didasarkan pada sebuah pemberitaan media palsu yang tidak jelas keberadaan kantor beritanya.
“Kayak kemarin saya kritik ternyata dr Ani Hasibuan itu diperiksa dasarnya itu sebuah media yang nggak ada kantornya. Link-nya palsu dan sebagainya. Itu jangan,” katanya.
Sekadar informasi, Ani memang sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian pada Jumat. Pemeriksaan polisi itu terkait artikel Ani di sebuah portal berita tamshnews.com pada 12 Mei 2019.
Kemudian, Tim kuasa hukum Ani Hasibuan pun melaporkan portal berita tamshnews.com ke Polda Metro Jaya dan Dewan Pers. Menurut tim kuasa hukum, Ani tidak pernah diwawancara media tersebut.
