Tim Editor
Jakarta, era.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memprediksi ada 71 ribu pendatang baru di Jakarta saat arus balik lebaran 2019 ini. Kata dia, angka ini meningkat dibanding tahun 2018. Saat itu, angka pendatang baru di Jakarta hanya berkisar 69 ribu.
"Tahun lalu, jumlah pemudik itu 5.865.000 kemudian arus baliknya 5.934.000. Selisihnya 69 ribu, tapi angka selisihnya itu dari tahun ke tahun tidak beda banyak. Kalau proyeksi kira-kira sekitar 71 ribu, dibandingkan tahun lalu 69 ribu," kata Anies di Jakarta, Senin (3/6/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bilang, warga luar DKI Jakarta sebenarnya enggak perlu-perlu amat mengadu nasib ke daerah pemerintahannya. Apalagi, saat ini, pemerintah pusat telah melakukan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh daerah.
"Kalau dulu lapangan pekerjaan memang terkonsentrasi di DKI, sekarang ada banyak tempat lapangan kerja, jadi kita berharap itu akan terjadi," ungkapnya.
Meski menyebut banyak lapangan pekerjaan di luar daerah Jakarta, tapi, Anies enggak melarang orang luar daerah mencari nafkah di Ibu Kota Indonesia ini. Apalagi, nantinya Pemda DKI tak bakal melaksanakan operasi yustisi. Sebagai gantinya, nanti, jajaran Pemda DKI bakal melaksanakan Pelayanan Bina Kependudukan.
"Kita tidak melakukan operasi penangkapan-penangkapan karena memang tidak perlu ada yang ditangkap, semuanya warga negara indonesia yang berhak untuk bergerak kemana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia," tegas Anies.
Operasi yustisi tak adil
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga sempat menyebut operasi yustisi yang seringkali dilaksanakan saat arus balik lebaran terjadi tak adil bagi masyarakat. Soalnya, yang kebanyakan terjaring operasi itu hanyalah masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Yang hampir tersasar (operasi) selalu yang di bawah, yang tertangkap itu selalu yang di bawah. Padahal kita semua warga negara Indonesia tidak boleh dibedakan antara kaya dan miskin, tengah, atas, bawah," ujar Anies.
Dia juga menilai, masih banyaknya masyarakat di daerah yang merasa banyaknya lapangan pekerjaan di Jakarta membuat mereka bergerak ke Ibu Kota. "Ketika di situ ada lapangan pekerjaan orang akan mencari pekerjaan."
Supaya kalian tahu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama sistem Operasi Bina Kependudukan atau Operasi Yustisi menjadi Pelayanan Bina Kependudukan untuk para pendatang di ibu kota.
"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi. Dulu namanya operasi Bina Kependudukan, sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan. Saya minta kepada semua yang datang ke Jakarta untuk bawa surat-surat kependudukan," kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).
Sebenarnya, secara teknis tidak terlalu beda dengan tahun lalu. Anies cuma ingin menghilangkan frasa "operasi". Ia meminta kepada RT dan RW untuk mencatat data kependudukan bila ada warga baru.
