Tim Editor
Hal ini ia tuturkan lewat akun Twitternya @RachlanNashidik pada Minggu (9/5/2019). Menurut Rachlan, meskipun kubu 02 masih mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, mereka sudah tidak perlu melibatkan partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachlan.
Tak berapa lama, Rachlan berkicau lagi. Ia turut menyarankan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo membubarkan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusungnya bersama Ma'ruf Amin. Rachlan menganggap dengan mempertahankan koalisi, Jokowi justru membuat awet benturan di akar rumput.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ucap dia.
Lonceng yang dibunyikan Demokrat tersebut membuat sikap politik partai yang berwarna biru menjadi abu-abu. Setelah sebelumnya ikut mengusung Prabowo-Sandi di menit terakhir pencalonan dulu, kemudian mengadakan pertemuan dengan kubu Jokowi usai pencoblosan, kini memberi usulan politis kepada kedua kubu.
Usulan ini ditanggapi oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Sebagai anggota partai koalisi Prabowo, Mardani tak sependapat dengan Rachlan yang menganggap pembubaran koalisi akan menurunkan tensi politik.
"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," tutur Mardani.
Masih satu kubu, Ketua DPP PAN Saleh Daulay bilang Demokrat justru yang sudah tidak lagi jadi bagian dari koalisi. Kata dia, kalau partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut ingin keluar dari lingkaran Prabowo, tinggal keluar. Tak usah mencampuri sikap politik partai lain.
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mau pergi baik-baik silakan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi," tutur Saleh.
Ternyata, kubu Jokowi juga berpendapat sama dengan rivalnya dalam menanggapi Demokrat. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Verry Surya Hendrawan menganggap usulan Demokrat tidak relevan dan mengada-ada.
Alih-alih pembubaran koalisi, Verry menganggap justru koalisi Jokowi perku diteruskan. Sebagai pengusung, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) perlu berperan menjadi pengawal pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan saat kampanye.
"Keberadaan KIK tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Karena sebaliknya, kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi," ungkap Verry.
"Kami tentu saja menyayangkan (bila Benar) Koalisi Adil & Makmur dibubarkan. Karena sejatinya Kita dapat selalu menjadi sparring partner yang baik dan sehat, serta menjadi unsur Koreksi dan penyeimbang untuk memajukan negeri," tambahnya.
