Ancaman serius ini disampaikan Ketua DPD Sumatera Barat, Marlis, dalam jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).
"Kami sudah bertekad, dan saya sebagai Ketua Hanura Sumatera Barat bersama dengan 19 DPC. Kalau ini tidak selesai, maka kami wasallam dengan Hanura. Kami bubar semuanya yang ada di sini," ucap Marlis.
Dia berkata, meskipun pihaknya tidak sepenuh hati ingin meninggalkan partai, namun mereka sudah merasa tidak nyaman dipimpin dengan Oesman.
"Kami siap. Walaupun kami tidak ikhlas meninggalkan rumah yang kami bangun ini, tapi kalau memang situasi seperti itu ya sudah wasallam saja," katanya.
27 DPD Partai Hanura yang ajukan mosi tidak percaya, kata Marlis, menuntut secara psikologis politik dan merasa kecewa dengan sikap Oesman yang dianggap sewenang-wenang memberhentikan dan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang dengan tidak sesuai aturan.
"Ada 6 DPD yang terjadi pemberhentian tidak sesuai aturan, pertama adalah Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, ketiga Sumatera Utara, keempat Sulawesi Selatan, kelima Maluku Utara, dan yang keenam ini adalah Pak Mularis di Sumatera Selatan," tambahnya.
Marlis mempertanyakan mekanisme pemberhentian 6 Ketua DPD tersebut. Sebab, katanya, pemilihan dan pemberhentian Mularis bukan hak DPP, melainkan DPC.
"Beliau (Mularis) ini bukan produknya DPP. Pak Mularis ini tidak dipilih oleh Oesman. Cuma sesuai dengan ketentuan memang ketua umum yang mengesahkan. Tapi yang memilih beliau bukan ketua umum. Kok bisa saja seenaknya ketika tidak suka kepada seseorang langsung diberhentikan begitu saja, di-plt-kan," ungkap Marlis.
Pelanggaran aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menurut Marlis adalah pelanggaran yang fatal dan membuat kepengurusan partai menjadi tidak solid.
"Inilah yang membuat kami merasa tidak nyaman dipimpin oleh Pak Oesman Sapta Odang dengan cara leadership seperti ini," pungkasnya.
