Tim Editor
Enggak cuma itu, dia bilang tudingan yang disampaikan dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019 bisa dipatahkan.
"Semuanya dapat dipatahkan. Ya, karena semuanya itu berupa asumsi saja. Jadi asumsi, tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," kata Yusril kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Ahli hukum tata negara ini menyebut jika benar ada kecurangan maupun pelanggaran, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga harus membuktikannya. Dia menyebut, pembuktian itu bisa dengan menyebut pelaku, tempat kejadian, dan lokasi kejadian.
Sedangkan, dia menilai, dari permohonan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yaitu Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) kurang pembuktiannya.
"Kalau hanya mengatakan secara umum terjadi pelanggaran TSM, tanpa secara konkrit (menyebut) di mana itu terjadi, siapa pelakunya, berapa banyak, maka omongan seperti itu tidak punya nilai pembuktian sama sekali. Lemah sekali," ungkapnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini kemudian bilang, setelah pembacaan permohonan selesai, pihaknya bakal memberi tanggapan. Enggak cuma tanggapan, sejumlah pertanyaan pun akan disampaikan.
Tanggapan ini tak bisa dilakukan, sebab, dalam sidang tersebut interupsi tak bisa dilakukan. Alasannya, nanti bakal ada waktu sendiri untuk melakukan tanggapan.
"Apabila nanti sudah selesai Pak BW, Pak Denny, dan Pak Nasrullah itu membacakan permohonan itu, maka barulah kami akan memberikan tanggapan, mempertanyakan," ungkapnya.
Nantinya, Yusril bakal menanyakan bagian mana saja yang harus ditanggapi pada tanggal 17 Juni mendatang. Mengingat, terlalu banyak substansi yang disampaikan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.
"Ini penting bagi kami untuk memberikan tanggapan tanggal 17 nanti. Kalau seperti ini kan jadi tidak jelas yang mana yang harus kami tanggapi," tutupnya.
