Terima Protes KPU, MK Geser Jadwal Sidang Gugatan Pilpres

Tim Editor

Sidang gugatan Pilpres di MK (Ahmad/era.id)

Jakarta, era.id - Majelis hakim konstitusi mengambil waktu skors selama 10 menit untuk bermusyawarah dan menanggapi protes dari KPU serta pihak terkait pembacaan permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga versi perbaikan. Mereka meminta petunjuk hakim untuk memutuskan permohonan mana yang harus dijawab.

Protes ini pertama kali disampaikan tim pengacara KPU, Ali Nurdin yang merasa janggal dengan pembacaan posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang disampaikan pemohon berbeda dengan gugatan yang telah diregistrasi pada 24 Mei.    

KPU mengatakan, jika merujuk pada aturan MK No/2018 tentang penyelesaian PHPU maka dijelaskan maka gugatan Pilpres tak boleh adanya perbaikan. Jika diberlakukan gugatan yang baru, KPU menilai tidak adil karena waktu yang diberikan ke KPU untuk memberikan jawaban hanya 1 hari setelah mereka mendaftarkan gugatan ke MK.

"Ada ketidakadilan kalau diberlakukan karena kami hanya diberikan kesempatan 1 hari sejak register," tutur Ali Nurdin.



Hal serupa juga disampaikan tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait. Mereka meminta tanggapan hakim terkait penegasan tidak adanya aturan yang memberi peluang perbaikan permohonan gugatan hasil Pilpres. Terlebih pihaknya harus memberikan jawaban sesuai permohonan tanggal 24 Mei atau 10 Juni.

"Bermula dari adanya UU Nomor 7/2017 jelas-jelas Pasal 474 mengatur mengenai pileg ada perbaikan, pasal 475 mengatur mengenai pilpres. Apa bedanya, pileg boleh ada perbaikan, Pilpres tidak ada perbaikan," kata I Wayan. 

"Saya percaya majelis yang membuat PMK akan menaati, Jika hukum acara dalam bentuk PMK tidak ditepati, menurut literatur yang ada tidak ditemukan kebenaran materiil. Jika ada yang coba memulai hukum acara diabaikan dipastikan tidak akan ketemu kebenaran materiil," lanjutnya.

Menanggapi protes KPU dan pihak terkait, hakim konstitusi Suhartoyo menyebut permohonan gugatan perbaikan yang dibacakan dalam persidangan akan menjadi rujukan pada persidangan lanjutan. Terkait polemik perbaikan permohonan, dirinya meminta KPU dan pihak terkait mempercayakan pengambilan keputusan kepada MK.

"Serahkan pada MK nanti MK yang menilai secara cermat, bijaksana dan berdasarkan argumen hukum yang bisa kita tanggung jawabkan," ungkap Suhartoyo.

Suhartoyo menambahkan, MK pasti akan mempertimbangkan gugatan dan jawaban dari KPU secara bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. MK memastikan tak akan ada diskriminasi kepada para pihak dalam gugatan ini.


Sembilan hakim konstitusi (Ahmad/era.id)

Oleh karena itu MK mempersilakan pihak termohon yakni KPU dan pihak terkait, tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menanggapi permohonan perbaikan yang dibacakan dalam persidangan oleh tim Prabowo-Sandiaga. 

"Kalau memang tidak sepakat harusnya (materi) permohonan pertama, silakan tuangkan dalan jawabanya. Kalau sepakat, bantah dalil--dalil dalam permohonan itu," sambungnya. 

Sedangkan hakim konstitusi Saldi Isra, mengatakan, MK akan memberikan toleransi waktu tambahan kepada KPU untuk memberikan perbaikan jawaban hingga Senin (17/6) pagi sebelum persidangan. 

"Masih ada waktu sampai hari Senin, kelebihan-kelebihan waktu memang jadi hal yang paling dianggap merugikan bagi pihak terkait dan termohon maupun Bawaslu. Jadi sebagai bentuk toleransi KPU dan pihak terkait bisa menyerahkan perbaikan permohonan Senin pagi sebelum sidang dimulai," ungkap Saldi Isra.

Ketua majelis hakim konstitusi Anwar Usman mengakomodir protes dari KPU dan pihak terkait. Dirinya mengambil jalan tengah untuk mengabulkan sebagian permohonan KPU dan pihak terkait untuk menyampaikan jawaban perbaikan hingga Selasa (18/6) pagi.

"Permohonan pemohon dikabulkan sebagian, tidak jadi hari Senin tapi hari Selasa. Jawaban KPU dan pihak terkait bisa diserahkan sebelum jam 09.00 pagi, sebelum sidang termasuk Bawaslu," putus Ketua MK Anwar Usman.

Atas keputusan itu, sidang kembali dilaksanakan pada Selasa (18/6) mendatang dengan agenda pembuktian dan pembacaan jawaban dari KPU, Bawaslu dan pihak terkait dari permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga.


Ilustrasi (Ilham/era.id)

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: