Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk, Parameternya?

Tim Editor

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto didampingi Ketua Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Ada beberapa parameter, sehingga dia menyatakan pemilu kali ini adalah yang terburuk. 

Yang pertama. Kata Bambang, ada ratusan orang meninggal dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.

"Satu yang sudah beredar di publik adalah, tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan 700 meninggal korban jiwa. Tunjukan pada saya di dunia ada orang yang bisa mengungkap kenapa 700 orang meninggal karena pemilu," ujar Bambang yang akbar disapa BW dalam sebuah diskusi yang digelar di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Parameter kedua, lanjut Bambang, adanya temuan 400 ribu amplop berisi uang yang dipakai salah satu anggota DPR atau tim pemenangan pasangan calon di daerah provinsi Jawa Tengah. 

"Salah satu hakim di MK itu mengatakan di Bawaslu yang 400 ribu amplop sudah diurus. Dia tak paham fenomena kejahatan, fenomena gunung es yang ketangkap memang yang 400 ribu tapi di atasnya. Disimpulkan dalam sidang tidak ada pengajuannya ke Bawaslu," jelasnya.

Sementara parameter ketiga, menurut Bambang adalah keterlibatan kepala daerah untuk memenangkan calon petahana, Joko Widodo.

"Ini yang saya tanya kita melawan petahana atau capres atau capres petahana? Itu poin ketiga kenapa itu terburuk,” tuturnya.



Parameter keempat, lanjutnya, tentang ketidaksingkronan Bawaslu dengan sentra penegakan hukum terpadu.

"Menurut saya menjadi masalah Bawaslu rekomendasinya harus A tapi sentra gakumdu bilang B. Ini kan sistemnya bermasalah," ucapnya.

Parameter terakhir, kata Bambang adalah soal DPT bermasalah, mulai dari NIK rekyasa, kecamatan siluman hingga pemilih di bawah umur.

"Kita melakukan kebohongan terus menerus tanpa henti sudah 70 tahun permasalah dpt tak pernah henti. Kenapa dpt bermasalah; DPT itu jumlah penduduk kalau saya konfersi itu adalah NIK, NIK itu nomor induk kependudukan. Pertama NIK rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda, ada pemilih di bawah umur," tutupnya.


Bambang Widjojanto beraksi di sidang MK (Anto/era.id)

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: