KNPK Nilai Pemblokiran Iklan Rokok di Internet Merugikan

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Pemblokiran iklan rokok di internet terus menjadi sorotan sejumlah pihak, sejak Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk meminta hal tersebut.

Dalam surat itu, Menteri Kesehatan mencantumkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 yang menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018.

Surat tersebut juga mengutip hasil penelitian London School of Public Relation (LSPR) pada 2018 yang menemukan tiga di antara empat remaja mengetahui iklan rokok di media daring. Iklan rokok diketahui banyak ditemui remaja pada media sosial, seperti YouTube, berbagai situs web, Instagram, serta permainan daring.

Baca Juga: Iklan Rokok di Internet yang Makin Mengkhawatirkan

Tekanan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) itu pun ditanggapi Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami. Menurut dia, regulasi yang ada di Indonesia terkait iklan rokok di internet sudah cukup jelas dan ketat, seperti PP 109 tahun 2012 dan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. 


Konferensi pers menolak pemblokiran iklan rokok di internet. (Foto: Istimewa)

"Regulasi yang ada di Indonesia terkait iklan rokok di internet, tidak ada satu pun amanat pemerintah untuk serta merta dan semena-mena memblokir iklan rokok di internet secara total," kata Azami dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Dia menambahkan, pemblokiran iklan rokok di internet juga berpeluang besar menghambat ekspresi masyarakat sipil dan berdampak merugikan negara. Pasalnya, pada 2018 sektor bisnis online berupa e-commerce marketplace dan aplikasi belanja iklan rokok mencapai Rp4,88 triliun atau 4,86 persen. 

Untuk itu, pihaknya meminta Kominfo melibatkan seluruh stakeholder pertembakauan dalam melakukan pengawasan iklan rokok di internet. Salah satunya dengan melakukan peninjauan ulang Surat Edaran nomor TM.04.01/Menkes/314/2019 tentang pemblokiran iklan rokok di internet.

"Surat Edaran Menkes soal pemblokiran iklan rokok di internet sejatinya menyasar pada empat entitas digital yaitu, media umum online; akun resmi produk rokok online; akun resmi kelembagaan online; akun pribadi yang sering menyebarkan informasi, gambar, dan tautan terkait rokok," tambah Azami.

Sebelumnya, melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Kominfo menelusuri (crawling) konten iklan rokok di internet. Hasilnya terdapat 114 kanal yang memuat konten tersebut di Facebook, Instagram, hingga YouTube.

Tag: merokok di pesawat larangan merokok

Bagikan: