Namun, dikabarkan Prabowo dan Sandi absen dalam penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai paslon terpilih. Sebagai gantinya, Prabowo mengutus Habiburrokhman untuk datang ke KPU.
Di sini, Habiburrokhman datang merangkap sebagai perwakilan 2 peserta pemilu yakni anggota tim hukum BPN Prabowo-Sandi dan Ketua DPP Bidang Hukum Gerindra. Sambil memegang nametag bertuliskan nama Prabowo, ia membawa beberapa anggota BPN dan kader Gerindra lain.
"Saya diberi tugas oleh Pak Prabowo untuk hadir. Kita di sini dalam konteks sebagai BPN dan Gerindra," kata Habiburrokhman sebelum masuk gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Habiburrokhman tidak tahu-menahu apakah partai koalisi yang pernah mengusung paslon 02 turut hadir atau tidak. Yang jelas, dengan hadirnya perwakilan 02, Prabowo ingin menunjukkan bahwa mereka menghormati proses kepemiluan yang telah berlangsung, baik di KPU maupun Mahkamah Konstitusi.
"Saya pikir, dengan kenyatakan beliau hormati. Kalau soal ucapkan selamat secara langsung, kita lihat prosesnya nanti. Apakah akan bertemu ucapkan langsung atau tidak," ungkapnya.
Sejumlah petinggi TKN juga sudah hadir untuk mengikuti penetapan hasil pemenang Pilpres 2019. Para petinggi itu antara lain ketua umum parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ada juga Sekjen parpol Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, dan Sekjen PKB Hanif Dhakiri.
Selain itu, sejumlah direktur dari Direktorat TKN pun hadir seperti Ade Irfan Pulungan, Arya Sinulingga, Benny Rhamdany, dan Tina Talisa. Hadir juga Yusril Ihza Mahendra yang merupakan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat bersidang di Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy.