Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan, tidak ada agenda Munaslub Partai Hanura. Kalau ada yang menggelar munaslub, Oesman memastikan itu adalah tindakan yang ilegal. Bukan tidak mungkin, Oesman akan membawanya ke ranah hukum.
Sebab, dia menerangkan, munaslub hanya bisa digelar bila ada persetujuan dari ketua umum dan melalui mekanisme kepartaian.
"Kalau ada kegiatan ilegal bisa dilaporkan," kata Oesman di rumahnya di Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018) malam.
Oesman menegaskan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) kalau Hanura di bawah kepemimpinannya adalah yang sah. Surat bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 berisi tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura.
Ketua DPD ini pun menilai, desakan munaslub ini, muncul dari orang yang ingin memecah belah partai.
"Ada yang ingin memecah belah tapi kami tidak terpancing dengan itu dan bagi orang yang punya moral tentu akan menyatukan anak bangsa ini. bahwa tidak ada munaslub," katanya.
Pro Munaslub
Sementara di Hotel Sultan Jakarta, sejumlah pengurus DPP Hanura melakukan rapat. Informasi yang beredar, di tempat itu akan digelar Munaslub.
Namun, Munaslub batal digelar hari ini. Munaslub baru digelar besok, di Kantor DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur. Acara ini pun diklaim akan dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto dan senior partai lainnya.
"Ada yang harus kita persiapkan dengan matang dan juga tempatnya di sini itu tidak memungkinkan, karena ballroom-nya dipakai oleh pihak salah satu bank. Sehingga kita besok jam 08.30 WIB kita mulai (munaslub)," kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding.
"Fix besok kita akan melaksanakan munaslub karena itu sudah keputusan kawan-kawan tadi kita rapatkan," katanya menjawab pertanyaan mengenai Munaslub ini disebut ilegal oleh Oesman.
Sudding pun menyayangkan terbitnya SK Menkumham tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020. Kata dia, penerbitan SK ini adalah langkah yang salah dan Anggota Komisi III ini akan melakukan nota keberatan kepada Menkumham.
"Kalaupun itu mengandung kebenaran ya kita belum tahu ya saya kira apa namanya menkumham mengambil suatu langkah yang salah untuk parpol yang masih dalam terjadi perbedaan pandangan dan lalu mengeluarkan SK," ucap Sudding.
Partai Hanura sedang mengalami konflik internal. Kejadian berawal saat Oesman Sapta Odang dipecat dari jabatannya sebagai ketua umum. Buntutnya, Oesman memecat Sarifuddin Sudding di kursi sekretaris jenderal.
Oesman dipecat karena dianggap bertindak sewenang-wenang kepada sejumlah kader dan mewajibkan calon kepala daerah untuk membayar mahar politik bila mau maju lewat Partai Hanura.
.jpg)
