Tim Editor
Buntut dari perkara itu, meski Ninoy telah melakukan permintaan maaf dan mendatangi kantor DPP PSI, tapi partai itu tetap melaporkan ke pihak kepolisian.
Sebab, artikel yang diunggah Ninoy dengan judul 'Kasihan Grace Natalie Bukan Pemilik PSI, Ada Sunny dan Michael' ke media sosial dan berisi tudingan PSI mendukung Anies Baswedan soal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah bangunan di Pulau Reklamasi, merupakan sebuah kebohongan dan hoaks.
Adanya serangan fitnah yang menyerang PSI ini ditanggapi oleh Juru Bicaranya, Dedek Prayudi. Kata Dedek, ada pihak yang sepertinya mulai ketakutan dengan masuknya partai baru ini ke DPRD DKI Jakarta.
"Kami menyangka, menduga ada pihak-pihak yang sekarang begitu ketakutan dengan kehadiran PSI di Kebon Sirih --Kantor DPRD DKI Jakarta--," kata Dedek saat dihubungi era.id, Jumat (12/7/2019).
Apalagi, isu ini muncul setelah PSI sebenarnya mempertanyakan sikap DPRD DKI Jakarta yang malah terkesan senyap setelah Gubernur Anies Baswedan menerbitkan IMB tersebut meski tanpa persetujuan. Sebab, sebenarnya, Anies harus lebih dulu berdiskusi dan mengantongi persetujuan dari wakil rakyat di Jakarta tersebut, sebelum menerbitkan izin tersebut.
Dedek juga menduga, ada pihak yang ingin menjadikan PSI sebagai musuh bersama di DPRD DKI Jakarta nantinya. "Yang diserang itu sekarang bukan PSI ditingkat DPP tapi di tingkat DKI. Nah, hal semacam ini, kami sudah melihat kecenderungan ke arah sana. Mungkin (menjadikan PSI) common enemy, saya enggak tahu," ujarnya.
Meski gagal masuk di DPR, khusus untuk DPRD DKI Jakarta, Dedek menegaskan, partainya bakal membuat perubahan. Salah satunya dengan mengusik kenyamanan DPRD yang jauh dari kontrol masyarakat. Mengingat selama ini, cukup kesepakatan politik dari hasil lobi di luar rapat resmi.
"Wakil-wakil rakyat dari PSI yang akan duduk di DPRD sekali mereka duduk, mereka akan merusak, mengusik kenyamanan mereka yang sudah nyaman, keenakan dengan DPRD yang tidak diawasi, dengan DPRD yang main lobi-lobi politik dengan DPRD, yang sudah membuat deal di luar rapat resmi, atau rapat resmi yang tidak disiarkan," tegasnya.
"Inilah gangguan yang akan dibuat oleh PSI di DPRD DKI dan kami berterus terang bahwa DPRD DKI terutama dari PSI ini adalah yang jadi sorotan khusus bagi DPP," imbuhnya.
Tetap jualan isu antiintoleransi dan antikorupsi
PSI sudah mempersiapkan diri buat menjalankan tugas perdana di Kebon Sirih. Mereka juga sudah menyiapkan langkah buat Pemilu 2024. Salah satunya dengan membuat evaluasi.
Dari hasil evaluasi ini, PSI kemudian memutuskan akan tetap membawa isu antikorupsi dan antiintoleransi seperti di Pemilu 2019 --walau gagal-- untuk membuat perbedaan dengan partai lain. Sebab, menurut PSI, partai lain sebenarnya tidak begitu sungguh-sungguh dengan dua isu tersebut.
"PSI seperti ini karena kami memperjuangkan apa yang partai lain tidak perjuangkan," kata dia.
Tapi, isu ini enggak hanya sekadar filosofi belaka. Sebab, untuk isu intoleransi, menurut mereka politik yang harusnya berisi adu gagasan bakal berjalan di tempat jika hanya membahas soal identitas.
Sedangkan untuk isu antikorupsi, kata Dedek, saat ini karena sudah jengahnya masyarakat terhadap kasus korupsi mereka menjadi permisif terhadap budaya korupsi. Dia mencontohkan, banyak masyarakat yang maklum dengan rumah mewah yang dimiliki oleh pejabat publik, meski dengan gajinya bisa saja pejabat itu tak mampu membeli rumah mewah. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan di tengah kader PSI.
"Inilah kenapa kami melihat setelah kami evaluasi, narasi antikorupsi, antiintoleransi tetap kita pertahankan tapi kita akan tuangkan narasi itu, ke dalam sektor pembangunan. Lebih konkrit 2024," ujarnya.
