Tim Editor
Jakarta, era.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi membantah tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta yang menyebut adanya permainan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI.
Suhaimi bilang, jika memang benar ada transaksi politik, PSI harus membuktikan kebenaran dari rumor yang digulirkan. Lagipula, kalau PSI bisa berani membuktikan, maka tuduhan tersebut bisa diproses oleh pihak berwenang.
Kalau tidak, hal tersebut bisa mencemarkan nama baik anggota DPRD, baik yang akan menghadiri rapat paripurna dan yang berproses dalam panitia khusus.
"Yang menuduh itu harus membuktikan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan dan mencemarkan nama baik anggota dewan," kata Suhaimi saat kami hubungi, Senin (15/7/2019).
Suhaimi menegaskan, proses pemilihan wagub DKI Jakarta yang berlangsung di anggota pansus dan DPRD DKI Jakarta berjalan tak ada noda.
"Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu. Kalau kemudian di beritakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan."
"Kan kalau orang itu aslinya dia tidak melakukan sesuatu. Tapi kan dia menuduh seseorang melakukan ini dan itu, maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti, dia bisa melaporkan pada aparat."
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja menjelaskan, ada pembayaran senilai ratusan juta rupiah kepada anggota dewan yang datang dan duduk di kursi pada rapat kuorum yang syaratnya memiliki 50 persen plus satu (50+1) dari total 106 orang.
"Untuk datang di kuorum itu ada uangnya. Jadi nanti bisa diatur, apakah paripurna mau jadi menyetujui calon atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut ada uangnya."
Namun, Rian bilang tudingan mereka masih sebatas rumor. Ia bilang, sudah ada dua elite politik di DKI yang menyampaikan hal ini lewat obrolan. Namun, Rian enggan mengungkapkan siapa elite politik yang membocorkan hal tersebut.
Kata Rian, elite politik ini ingin memberikan kesempatan kepada PSI DKI yang partainya lolos di DPRD DKI periode 2019-2024 untuk membongkar tudingan transaksi politik ini.
"Saya sudah mendengar, dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Kami harus menghormati identitas para elit politik ini. Intinya, mereka salah satu elite politik yang bisa memengaruhi kebijakan di DKI," tutur dia.
