Tim Editor
Sodik menilai, posisi ini bisa diisi oleh kader partai besutan Prabowo Subianto agar semangat rekonsiliasi bisa lebih kuat.
"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat. Anggota MPR, angggota DPR, dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR," kata Sodik lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).
"Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," tambahnya.
Menurutnya, penentuan komposisi Ketua DPR maupun MPR --seperti yang disebutkannya itu-- sebenarnya bisa dilakukan tanpa perlu menunggu komposisi akhir dari partai pendukung pemerintah dan partai oposisi.
Komposisi petinggi di parlemen, kata Sodik, sudah tepat mengingat rakyat tahu posisi partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilu 2019. Selain itu, pascapilpres ini semangat rekonsiliasi terus digaungkan oleh Jokowi dan berbagai pihak. Hal ini juga yang membuat Prabowo mau menemui Jokowi.
Menurut Sodik, meski mantan Danjen Kopassus itu tahu dia bakal ditinggalkan pendukungnya pascapertemuan dengan Jokowi, tapi dia tetap berani melakukan pertemuan.
Saya mengajak Pak Prabowo naik kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus sampai Senayan, pagi tadi. Ini pertemuan dua orang sahabat yang sudah lama direncanakan.
Kesempatan bertemu ini juga untuk mengenalkan MRT kita. Saya tahu Pak Prabowo belum pernah mencoba MRT hehe. pic.twitter.com/aRa0I1eJqR
— Joko Widodo (@jokowi) July 13, 2019
"Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar, yakni kesatuan dan persatuan bangsa, sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi."
Menanggapi pernyataan Sodik, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding bilang, permintaan Partai Gerindra agar kadernya bisa menjabat sebagai Ketua MPR sebenarnya sah saja dalam prinsip demokrasi. Hanya saja, Karding menegaskan, baiknya pihak yang kalah dalam kontestasi Pemilu 2019 bersiap menjadi oposisi saja.
"Sebenarnya banyak yang berpandangan partai-partai yang sejak awal memilih berbeda dengan Pak Jokowi mestinya sudah menyiapkan diri untuk menjadi partai oposisi kalau dia kalah. Itu akan memperlihatkan karakter dan identitas dari partai tersebut," kata Karding.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini menilai, maksud rekonsiliasi jangan sampai dimaknai dengan power sharing, meski semua pihak harus bekerja sama dalam membangun persatuan.
Kalaupun harus berbagi kekuasaan, kata Karding, hal ini bakal dibicarakan lebih lanjut dalam internal koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. "Nanti akan dibahas bersama khususnya di tingkat partai-partai di tingkat KIK, karena kita juga belum tahu seperti apa sikap masing-masing partai," ungkapnya.
Apalagi, Karding menilai, partai di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ada beberapa partai yang kadernya berhak menjabat sebagai Ketua MPR. "Jadi, kita tunggu saja. Tetapi sekali lagi sebagai sebuah gagasan, ini suatu hal yang baik dan memperkaya diskursus politik di alam demokrasi kita," tutupnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Rekomendasi
Langkah Gerindra yang Semakin Mendekat ke Istana
Prabowo, Megawati, dan Jokowi Bakal Lakukan Pertemuan
Pertemuan Lanjutan Prabowo-Jokowi Berpeluang Terjadi
Popular