Tim Editor
"Bagaimana bisa mengatasi pemerintah pusat, BI belum mengizinkan rumah tanpa down payment (DP)," ucap Ciputra saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah REI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).
Ciputra menjelaskan, developer amat bergantung dengan uang muka dari BI. Apabila uang muka tidak tersedia, maka pengembang akan sulit mewujudkan mimpi Pemprov DKI tersebut.
"Misalnya BI tidak bisa down payment, ya no down payment dan kita tetap bergantung dengan bank," lanjut Ciputra.
Terkait hal itu, Pemprov DKI harus mendorong cairnya uang muka. Pasalnya, kata Ciputra, bila BI menganggap developer mampu membangun tanpa uang muka maka proses pencairan terkendala. Dari situ, ketegasan Pemprov DKI diharapkan hadir.
"Bank itu; 'kalau kamu punya uang, tidak perlu saya kasih uang'. Ternyata mampu tidak perlu bayar DP dan tanpa DP itu Pak Sandi (Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno) berat sekali," kata Ciputra kepada Sandi.
Konsekuensi tidak hadirnya uang muka, lanjut Ciputra, akan menimbulkan kerugian dari pihak pengembang. "Kalau 15 persen tanpa DP, berarti gedung sudah selesai kita belum menerima uang apa-apa," katanya.
Kendala pengembang yang dilontarkan Ciputra itu diharapkannya segera diserap Pemprov DKI. Dia menilai, program ini bisa terbengkalai seperti kasus pulau reklamasi DKI. Hal itu diharapkannya tidak terjadi, sehingga berdampak pada investor luar negeri.
Sebelumnya Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan rumah DP nol rupiah akan dibangun secara vertikal. Menurutnya, program itu tidak bisa dibangun seperti rumah tapak lantaran lahan di Jakarta yang terbatas. Program ini pertama kali akan dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, awal Januari 2018.
