Tim Editor
Ketua Umum Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) Abdul Kadir Karding mengatakan industri perikanan di Indonesia sedang menghadapi tantangan. Di antaranya adalah kebutuhan protein dari ikan yang tiap tahun meningkat.
"Orang melakukan over-fishing, destructive-fishing, akibatnya yang terjadi adalah stok sumber daya perikanan bisa jadi berkurang. Ditambah lagi dengan perubahan iklim itu juga memang membuat sumber daya perikanan bisa mengalami penurunan," kata Karding dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).
Tapi, bila dikelola dengan baik ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.
Menurut dia, untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah harus melakukan penanganan berkelanjutan. Caranya dengan memanfaatkan potensi perikanan sambil menjamin ketersediaannya di masa datang.
Karding berkata, ada tiga prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan industri perikanan.
Pertama, prinsip menjaga ekologi atau menjaga lingkungan dan ekosistem tetap terjaga.
Hal ini, Karding bilang, bisa dilakukan dengan membuat kebijakan yang ramah lingkungan, dan melakukan metode pengelolaan dan penggunaan sumber daya perikanan secara baik.
Kemudian, prinsip ekonomi yang agar bisa membuat nelayan ataupun pelaku industri perikanan jadi lebih sejahtera.
"Kalau sektor perikanan ini tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, itu tidak bisa dikatakan sebagai satu pola pembangunan ideal," ujar politikus PKB ini.
Terakhir, prinsip kearifan lokal serta pemberdayaan. Karding menyarankan, tiga prinsip ini dibangun secara sinergis.
Penanganan industri perikanan di Indonesia saat ini dinilai Karding sudah cukup bagus. Tapi, dia menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada sektor ekologi semata, sedangkan budidaya tak dikelola dengan baik.
"Kalau Mbak Susi saya lihat dia terlalu fokus pada ekologi, mari bicara soal isu plastik, oke, saya setuju. Bicara ilegal fishing, saya setuju. Tapi kita lihat, penangkaran di Indonesia dan budidaya belum optimal," ungkapnya.
Selain itu, dia juga meminta Menteri Susi bisa menggalakkan lagi pemanfaatan prinsip ekonomi dari industri perikanan. Sehingga, kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat, khususnya nelayan.
Dia juga menyarankan, pemerintah untuk melihat kearifan lokal dalam setiap pembuatan regulasi dan aturan tentang sumber daya perikanan.
"Sehingga kebijakan pengelolaan perikanan ke depan harus dilakukan secara terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjamin keadilan nilai manfaat ekonomi baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa mendatang," tutupnya.
