Tim Editor
Jakarta, era.id - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Garnasih berharap ada kandidat wanita yang lolos mengisi posisi sebagai pimpinan KPK.
"Harapan pastinya sebagai perempuan, ya, pasti berharap. Sangat berharap ada yang bisa terpilih. Hanya memang harus sesuai dengan kriteria," kata Yenti dalam paparannya di diskusi 'Pertimbangan Keseimbangan Gender Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK' di Gedung ACLC, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).
Dia menjelaskan, saat seleksi awal calon pimpinan, ada 21 pendaftar perempuan dari total 376 pendaftar. Salah satunya adalah Basaria Panjaitan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
Dari dua proses berjalan, total saat ini 104 pendaftar yang sudah tersaring dan ada enam perempuan yang sudah lolos. "Posisi saat ini adalah perempuan enam, pria 98 posisi yang ikut tes kemarin jadi jumlahnya 104," ungkapnya.
Yenti menegaskan, nantinya perempuan yang terpilih jadi pimpinan KPK harus bisa duduk setara dengan laki-laki. Tak hanya itu, dia juga bilang tak akan ada wanita yang diistimewakan.
"Tidak diistimewakan tapi memang dia bisa sangat amat bisa setara itu posisi saya pribadi. Tapi harapan saya sebagai wanita tentu saya berharap juga bahwa ada perempuan," ujarnya.
Perempuan yang nantinya terpilih jadi pimpinan, kata Yenti, harus wanita yang kuat dan mampu memenuhi semua kriteria yang ada dan ditentukan oleh pansel capim KPK.
"Saya ingin perempuan itu diperkuat, kekuatan perempuan lah yang membuat dia harus dipilih karena memang kuat bukan kita kuatkan jadi kita berharap semoga ada kali ini, tapi tidak terlepas dari ada beberapa proses yant akan kita lakukan proses tahapan seleksi," ujarnya.
Jika Yenti ingin ada wanita yang lolos sebagai pimpinan KPK, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menegaskan pimpinan dari jenis kelamin perempuan sangat diperlukan. "Perlu ada female leader tapi bukan hanya memenuhi kuota tapi dia punya fungsi sebagi ethical leader," ungkap Sukma dalam diskusi yang sama.
Meski menyebut, perempuan perlu memimpin lembaga antirasuah tapi Sukma meminta agar semua calon kandidar yang lolos diperiksa rekam jejaknya. Sebab, pemeriksaan ini dinilai penting sebab hasil dari ujian bisa saja dibuat sedemikian rupa untuk meloloskan calon tertentu. Tapi tidak dengan hasil uji rekam jejak.
Dia lantas menjelaskan, di instansinya yaitu Komisi Yudisial, bahkan sampai ada bagian khusus yang dibentuk secara permanen untuk mengecek rekam jejak calon hakim agung mereka.
"Memang ada bagian yang kerjanya penelusuran track record. Dia permanen dan melakukan penelusuran secara tertutup," tutup Sukma.
