Tim Editor
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk pembahasan jatah menteri ini. Sebelumnya, Partai Gerindra mendapatkan respons positif partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan. Kemarin malam, giliran Partai NasDem yang menjadi tujuan safari politik Gerindra. Prabowo pun melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, safari politik yang dilakukan Prabowo bertujuan agar jalannya mulus bergabung di kabinet Jokowi.
Apalagi, sebelumnya, partai pengusung Jokowi di Pemilu 2019 memunculkan respons negatif atas isu kehadiran Partai Gerindra di koalisi pemerintah ini. Ditambah, Partai Gerindra adalah rival Jokowi-Ma'ruf di Pemilu 2019.
"Tentu ini melukai partai-partai pendukung di koalisi Jokowi. Oleh karena itu, NasDem, dan partai lainnya sempat menolak secara keras dan halus masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi. Nah dengan penolakan tersebut, maka Prabowo bergerilya untuk road show bertemu dengan ketum-ketum partai koalisi Jokowi seperti Surya Paloh," kata Ujang kepada era.id, di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Tujuan dari safari politik Prabowo ini, kata Ujang mudah ditebak arahnya. Meski tidak membahas menteri, namun ini merupakan upaya lobi politik Partai Gerindra untuk pemerintahan lima tahun ke depan. "Agar Prabowo dan Gerindra genah dan merenah masuk koalisi Jokowi," ucapnya.
Usai bertemu Surya Paloh, kemarin, Prabowo akan melanjutkan safari politiknya. Dia mengatakan akan mengatur jadwal untuk bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar (Cak Imin).
"Ya lagi diatur ketemu pak Airlangga Golkar, Cak Imin, semua partai saya akan (temui)," ujar Prabowo.
Sementara, hasil Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh selama 1,5 jam itu membahas tiga poin. Di antaranya:
1) Bahwa pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.
2) Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasarkan paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsesus undang-undang dasar kebangsaan
3) Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen undang-undang dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
