Cerita Camat Matraman Minta 'Sumbangan' Sapi ke Pedagang Hewan Kurban

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Seorang pedagang hewan kurban di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, bernama Adin mengeluhkan ulah Camat Matraman Bambang Eko Prabowo yang meminta satu ekor sapi sebagai syarat berjualan di lahan milik PT Kalamar Induk Plywood.

Padahal, perusahaan tersebut sudah memperbolehkannya berdagang sapi kurban selama satu bulan di lahan tersebut. Dia pun mengaku sudah berjualan di sana sejak 26 tahun yang lalu. 

"Kemarin saya ditelepon sama dokter hewan kecamatan sama wakil manpol kecamatan. Mereka bilang kalau mau dagang syaratnya Pak Camat minta satu ekor sapi," kata Adin kepada wartawan, Kamis (1/7/2019). 

Dia keberatan dengan permintaan itu. Karena itu berarti dia harus merogoh kocek Rp20juta untuk bisa berjualan di sana.

Negosiasi pun terjadi. Angka itu turun jadi Rp10 juta, lalu dinego lagi jadi Rp7,5 juta. "Saya tetap enggak mau. Biasanya juga enggak sampai seperti ini. Kalau satu kambing saya masih oke lah," kata Adin. Hingga akhirnya, Adin memilih mencari tempat berjualan lain. 

Atas peristiwa ini, dia bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia ingin Anies membantunya berjualan di tempat tersebut. 

"Saya minta kepada bapak Gubernur DKI Jakarta tolong Instruksikan ke tingkat Walikota Jakarta timur untuk memberikan toleransi kepada pedagang hewan kurban musiman yang menggunakan lahan pribadi dan bukan di jalur hijau atau trotoar," kata dia.


Surat Adin untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diah/era.id)

Dikonfirmasi terpisah, Camat Matraman Bambang Eko Prabowo mengakui soal permintaan sapi ini. Dia membahasakannya dengan istilah 'sumbangan'. 

"Menjelang Iduladha biasanya kecamatan, kelurahan, wali kota ngumpulin sapi atau kambing dari semua stakeholder. Saya sampaikan sama dia, bisa gak dia sumbangin, mau nyumbang apa buat kurban? Kan bukan buat kita (pribadi) juga," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (1/7/2019).

Tapi, Bambang menyatakan permintaan sumbangan hewan kurban tersebut dilakukan sebagai kontribusi pembersihan lokasi karena pedagang tersebut berjualan di jalur khusus seperti jalur hijau dan trotoar. 

"Namanya jalan seperti itu kan pasti dilintasi. Mungkin ada remahan kotoran, atau warga sekitar protes. Disampaikna nih sama staf saya. Kalau memang memungkinkan, silakan untuk berkurban, disampaikan ke kecamatan," jelas dia. 

Permintaan sumbangan seperti ini adalah hal yang dilarang karena termasuk gratifikasi.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengendus adanya pelanggaran yang dilakukan camat selaku ASN. 

Chaidir menegaskan ASN dilarang keras untuk meminta kontribusi kepada warga dalam bentuk apapun.

"PNS tidak boleh meminta. Enggak ada perintah untuk mencari sumbangan sukarela. Itu pungutan liar. Meskipun bukan buat pribadi tetap tidak boleh. Kalau bener itu namanya gratifikasi," tegas Chaidir. 

Sampai saat ini, BKD sedang mencari tahu pembenaran atas kasus ini. Jika terbukti, camat tersebut bisa terkena sanksi, mulai dari hukuman disiplin hingga pemberhentian jabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

"BKD tetap mengutus tim investigasi sesuai surat itu untuk menanyakan lokasi tersebut dan bertanya kepada lurah nya. Kalau itu sudah terbukti semua baru kita bisa memberikan sanksi dengan hukuman disiplin untuk PNS jabatannya kita bebaskan," ungkap dia.

Tag: pemprov dki jakarta hari raya idul adha

Bagikan: