Lampu Kuning untuk Industri Penyebab Polutan di Ibu Kota

Tim Editor

Pabrik teridentifikasi pencemaran udara (Dok. DLH)

Jakarta, era.id - Lampu kuning menyala untuk pabrik-pabrik di sekitar Ibu Kota. Sebabnya., kemarin, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berkeliling, melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan tak ada lagi pabrik yang operasionalnya mencemari udara.

PT. Indonesia Acid Industry dan PT. Mahkota Indonesia yang terletak di Jakarta Timur jadi sasaran pertama. Hasil inspeksi membuktikan, cerobong kedua pabrik itu jadi salah satu penyebab pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Andono Warih menjelaskan, emisi yang dihasilkan kegiatan operasional kedua perusahaan terbukti mengeluarkan emisi yang melebihi standar baku mutu yang ditetapkan.

Selain dua perusahaan di atas, DLH DKI Jakarta juga melakukan inspeksi mendadak ke pabrik besi milik PT. Hong Xin Steel. Perusahaan ini juga jadi sorotan.

Menurut Andono, sebelumnya DLH DKI Jakarta telah memberi sanksi berupa paksaan pemerintah agar PT. Hong Xin Steel memperbaiki kualitas cerobong milik mereka.

"DLH bersama laboratorium lingkungan yang terakreditasi menyimpulkan bahwa emisi yang bersangkutan melanggar baku mutu. Selanjutnya, dikenakan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan berupa paksaan pemerintah untuk memperbaiki kinerja pengendalian emisinya," ujar Kepala Dinas LH Andono Warih di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Segala hasil inspeksi ini, termasuk sanksi-sanksi yang diberikan wajib dipatuhi oleh pabrik-pabrik terkait. Jika tidak, Pemprov DKI Jakarta mengancam tindakan tegas terhadap mereka, termasuk PT. Hong Xin Steel yang telah lama masuk radar pencemaran.

“Jika terbukti (perbaikan) tidak juga dipenuhi, maka akan meningkat ke sanksi berikutnya, yaitu pembekuan izin lingkungan dan bahkan dapat sampai ke pencabutan izin. Ujungnya bisa sampai pidana,” kata Andono.


Inspeksi mendadak DLH DKI Jakarta (Dok. DLH)

Implementasi aturan

Kualitas udara di Jakarta tengah jadi sorotan. Sekelompok warga bahkan menggugat sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga sejumlah menteri terkait. Para penggugat menyebut pemerintah lalai memenuhi hak warga untuk menghirup udara bersih dan sehat.

Anies sendiri sudah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Berdasar poin-poin yang termaktub dalam instruksi itu, DLH DKI Jakarta bergerak menertibkan segala operasional industri di wilayah Jakarta.

Menurut Andono, inspeksi berantai ini tak akan berhenti. Menurut target, inspeksi akan dilakukan kepada 90 perusahaan dari 114 kegiatan industri yang teridentifikasi menciptakan gas buang sisa industri.

“Kami mendata ada 1.150 cerobong gas buang industri di Jakarta. Kegiatan industri tersebut umumnya memiliki cerobong lebih dari satu unit,” kata Andono.

Lebih lanjut, Andono menjelaskan, DLH DKI Jakarta akan mengawasi sejumlah komponen, yakni pemenuhan ketentuan spesifikasi teknis cerobong, baku mutu udara keluaran, hingga kewajiban pabrik melakukan pengukuran mandiri emisi setiap enam bulan.

Dalam pengukuran mandiri itu, pabrik wajib bekerja sama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi. Hasil pengukuran mandiri itu selanjutnya wajib dilaporkan kepada DLH DKI Jakarta.

“Masyarakat juga dapat membuat aduan atas dugaan pencemaran lingkungan oleh industri. Kami akan segera menindaklanjutinya,” tutup Andono.

Tag: hari lingkungan hidup

Bagikan: