Tim Editor
Keinginan Anies ini tak lepas dari upaya pengimplementasian Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya, memperketat pengecekan uji emisi kendaraan bermotor mulai tahun 2020.
"Kita ingin lebih banyak bengkel yang mau dan mampu melakukan uji emisi. Dengan jutaan kendaraan bermotor di Jakarta, kita perlu jauh lebih banyak bengkel yang menyediakannya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2019).
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI per Juni 2019, baru sekitar 5,5 persen mobil pribadi di Jakarta yang telah melakukan uji emisi atau sebesar 193.417 kendaraan.
Kemudian, baru ada 155 bengkel yang sudah memiliki fasilitas uji emisi dan terintegrasi dengan Pemprov DKI, dari total 750 bengkel resmi yang ada di Jakarta.
Oleh karenanya, Anies merayu para pemilik bengkel lain untuk segera menyediakan alat, tempat, dan tenaga pengecekan uji emisi, dengan iming-iming bahwa akan banyak kendaraan yang membutuhkan fasilitas uji emisi.
"Kemarin karena kita tidak laksanakan secara konsisten, maka warga tak melakukan uji emisi karena warga tak lakukan uji emisi maka bengkel sepi," tutur Anies.
"Kalau kita mewajibkan uji emisi, maka bengkel pun mau membuka atau membeli atau investasi alatnya. Sekarang ini mereka pun belum mau investasi alat karena kendaraan yang mau uji emisi tak banyak," tambahnya.
Tapi, saat ini Anies belum mau mewajibkan bengkel harus memiliki fasilitas uji emisi, mengingat alat penyediaannya terbilang mahal dan belum tentu semua bengkel otomotif memiliki modal yang cukup.
"Pada fase ini nanti kita akan bicarakan soal wajib dan tidaknya. Tapi secara bisnis pun kalau banyak customer-nya maka menguntungkan," ungkapnya.
