Tim Editor
Jakarta, era.id - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Dwi Ratna mempertanyakan pernyataan Anies Baswedan soal keuntungan penyelenggaraan Formula E yang mencapai Rp1,2 triliun.
Hal ini disampaikan Dwi dalam pemandangan umum Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2019.
Gerindra ingin tahu bagaimana strategi Anies dalam meraup keuntungan dengan melibatkan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan turnamen balapan yang mulai degelar tahun 2020 ini.
"Kami memohon penjelasan kepada Saudara Gubernur mengenai event tersebut akan mampu menggerakkan perekonomian, apakah telah disiapkan formulasinya untuk melibatkan UMKM yang sebesar-besarnya di wilayah DKI Jakarta?" tutur Dwi di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Meski demikian, Gerindra mendukung DKI Jakarta menjadi tuan rumah untuk perhelatan Formula E, karena selain sudah ditetapkan oleh Federasi Otomotif Internasional (FIA), juga mendapat dukungan pemerintah pusat.
"Selain itu, event tersebut juga untuk menjaga dan membawa nama baik bangsa dan negara, serta terutamanya untuk menggerakkan perekonomian," tuturnya.
Anies lalu menjawab pertanyaan yang diajukan Gerindra. Klaimnya, penyelenggaraan Formula E yang menghasilkan proyeksi perekonomian sekitar Rp1,2 triliun bisa dari macam-macam sektor, mulai dari pelaku industri hingga pariwisata.
"(Keuntungannya) mulai dari perhotelan, kuliner, sampai juga side event. Banyak sekali side event yang dihasilkan, termasuk juga pre-event. Kita bisa menyaksikan itu juga dari beberapa tempat lain yang menyelenggarakan kegiatan yang sama," jelas Anies.
Hitung-hitungan
Jika dibandingkan, pengajuan anggaran yang dibutuhkan DKI sementara ini untuk menyelenggarakan Formula E sudah lebih dari proyeksi keuntungannya, yakni bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp1,6 triliun.
Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E yang telah sebelumnya disepakati dalam pembahasan APBD perbaikan 2019.
Kemudian, Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI mengajukan penambahan kisaran batas tertinggi (pagu) anggaran sekitar Rp934 miliar dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Dalam draf yang diajukan, tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi.
Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp17.205) maka 22 juta poundsterling jadi Rp378,46 miliar. Lalu 35 juta euro (1 euro Rp15.892) menjadi Rp556,22 miliar. Ditotal menjadi Rp934 miliar.
Lalu, salah satu BUMD DKI yakni JakPro turut mengajukan suntikan dana berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebanyak Rp305,2 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2020.
Namun, Anies tak ingin melihat keuntungan ini dari nominal semata. Seperti yang sudah disebutkan, ada peningkatan perekonomian yang diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun atau disebut tangible.
Keuntungan kedua, kata Anies, yakni non-tangible, yang artinya Jakarta terekspos sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia.
"Ketika kita menjadi tuan rumah Asian Games, kita melakukan pembangunan yang banyak. Kita juga mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan efek dari posisi Indonesia di dunia internasional yang sifatnya nontangible juga terlihat besar," jelas Anies.
