Tim Editor
Adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang membangun wacana tersebut. Sebab, dia tak setuju Bekasi masuk ke wilayah Bogor yang diwacanakan akan jadi provinsi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
Pepen menilai, Bekasi lebih mirip daripada Jakarta ketimbang Bogor. Dasar ini yang membuat dia memilih Bekasi layak masuk Jakarta, meski di media sosial Bekasi kadang disebut 'planet' oleh warganet karena letaknya yang jauh dari Jakarta.
Menurut sejarawan Jakarta, JJ Rizal, wacana bergabungnya Bekasi ke Jakarta bukanlah isu baru. Pada awal 1947, situasi keamanan di Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan sedang tidak aman dan dipindahkan ke Yogyakarta.
"Saat itu, basis pemerintahannya pindah ke Yogya tapi basis pergerakan revolusi nya itu pindah ke Bekasi dan Karawang. Di (Bekasi) situ banyak sekali tuh sejarah yang terkait langsung dengan Jakarta," tutur Rizal kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).
Makanya, Rizal menganggap sedikit aneh saat Bekasi masuk bagian Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950. Apalagi, kata dia, kultur Bekasi lebih dekat dengan Betawi, seperti yang ada di Jakarta.
"Kasihan kan, pelajaran muatan lokal di Bekasi orangnya berbahasa Betawi tapi belajarnya bahasa Sunda begitu. Tapi, secara geografi kultural sebenernya jauh lebih pas (masuk ke) wilayah Jakarta yang metropolitan, sesuai dengan persebaran bahasa melayu Betawi," jelas dia.
Lagi pula, penggabungan Bekasi dan Jakarta menurut Rizal cukup mendukung upaya master plan pada 2050, di mana lebih dari 70 persen populasi dunia akan tinggal di kota.
Kalau perlu, tambahnya, sekalian membangun konsep Greater Jakarta seperti yang dibayangkan Presiden RI pertama, Soekarno.
"Sekarang ada kesempatan membuat master plan besar yang meliputi Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Makanya, harus lebih besar lagi. Jangan hanya Bekasi, teruskan sampai Puncak-Cianjur," jelasnya.
Rizal lalu mengutip puisi kata Soekarno berjudul 'Aku Melihat Indonesia'. Secara garis besar, dalam puisi ini melihat kekayaan Indonesia yang memiliki lembah, sungai, gunung, pantai, dan laut.
"Jadi dibayangkan dengan konsep megapolitan, Purwakarta itu kan gunung, terus turun ke lembah, kemudian menyawah ke Karawang dan Bekasi, karena kota perlu pemerataan pangan. Nah, terus mendarat ke Jakarta, memantai dan melaut sampai ke kepulauan seribu," tuturnya.
Dengan demikian, tujuan master plan yang digagas ini sebenarnya bukan hanya pembangunan merata, tapi untuk merespon perubahan zaman dan tantangan zaman.
Sementara, sebagai penguasa wilayah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan wacana tersebut ke pemerintah pusat. Ketika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakannya dengan baik.
"Pembagian adalah wilayah pemerintah pusat," ujarnya Senin (18/8).
