Menjawab Kegamangan Beras Impor

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Wagub DKI, Sandiaga Uno (jakarta.go.id)

Jakarta, era.id - Rencana pemerintah pusat mengimpor beras memancing reaksi pemerintah daerah di berbagai belahan nusantara. Aceh Barat, Kulon Progo dan Banten telah menyatakan penolakan. Sementara Jakarta, nampaknya masih bingung menentukan sikap. Menerima, tapi tak ingin pasokan beras impor berlimpah di Ibu Kota.

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan bakal mengembargo beras impor tersebut. Menurutnya, sikap DKI jelas memprioritaskan serapan hasil sawah para petani lokal di tanah air. Sementara, jatah beras impor dari pemerintah pusat yang katanya 100 ribu ton buat DKI bisa dikarantina lebih dulu ke Bulog.

Sikap Sandi terlihat gamang. Pasalnya, pada wawancara lain, Sandi menyatakan tak menolak langkah pemerintah pusat mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

Namun, sikap DKI soal impor beras diperjelas oleh Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD pengelola tunggal Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Arief Prasetyo Adi. Seperti yang Sandi katakan, DKI akan memprioritaskan beras lokal.

Menurut Arief, kebutuhan beras di ibu kota mencapai 80 ribu ton per bulan. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, PIBC menetapkan angka 25 hingga 30 ribu ton sebagai batas pasokan terendah yang harus dijaga ketersediaannya. 

Arief mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menambah pasokan beras dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Pati, Kudus, Demak dan Purwodadi, sesuai dengan sikap yang sempat dinyatakan oleh Sandi.

"Hanya panen kecil, sekitar satu atau dua minggu ke depan akan mulai masuk ke Jakarta," kata Arief saat ditemui era.id di kantor Food Station, Cipinang, Jumat (19/1/2018).

Arief menjelaskan, secara prinsip, Pemprov DKI akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap beras lokal. Namun, pemprov juga tak menentang keputusan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan beras dan stabilitas harganya lewat jalur impor.

Pemprov juga menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah pusat. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengantisipasi adanya oknum yang menimbun pasokan beras.

"Kita pastikan tidak ada orang yang menahan beras. Kalau berani nahan beras, nah, ketemunya sama teman saya dari reskrim nih," tegas Arief.


(Infografis: Rahmad/era.id)

Tag: impor beras

Bagikan: