Obesitas Jadi Ancaman Beban BPJS Kesehatan

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Prevalensi obesitas di Indonesia menjadi ancaman bagi anggaran BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan nasional lima tahun ke depan. 

Sebab, makin tahun angka obesitas--yang jadi salah satu daftar penyakit tidak menular ditanggung BPJS--kian meningkat di Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam Riset Kesehatan Dasar, prevalensi obesitas orang dewasa terus meningkat sejak 2007 10,5 persen, 2013 14,8 persen, dan pada 2018 mencapai 21,8 persen.

Dokter spesialis kesehatan olahraga dari RS Metropolitan Medical Centre dr Zaini K Saragih mengatakan, kondisi obesitas akan mengarah pada penyakit tidak menular lainnya seperti stroke, penyakit jantung, diabetes, gagal ginjal dan lainnya. Ini semua akan jadi beban program JKN ke depan.

"Ini nanti akan jadi beban di lima tahun mendatang. Orang yang mengidap penyakit tidak menular saat ini, itu dampak dari lima tahun ke belakang," kata dia dilansir Antara, Rabu (4/9/2019).

Karenanya, perlu upaya menekan tingginya angka obesitas. Zaini mengatakan, obesitas muncul karena asupan makanan yang tidak sehat dan tidak terkontrol, pola hidup tidak sehat, serta kurang aktivitas fisik. 

Dia berkesimpulan, obesitas yang meningkat belakangan ini karena kurangnya olahraga dan pola makanan yang dikonsumsi. Saat ini, masyarakat lebih suka makan fast food atau junk food yang rendah serat.


Ilustrasi (Pixabay)

Sementara itu, melansir situs Ikatan Dokter Anak Indonesia www.idai.or.id dijelaskan, obesitas adalah lemak tubuh yang berlebihan yang disimpan dalam tubuh. Obesitas disebabkan oleh energi (kalori) yang masuk lebih banyak dari energi (kalori) yang keluar.

Artikel yang ditulis Siti Rayhani Fadhila ini memaparkan, obesitas mulai menyerang sejak masih remaja. Penyebab utamanya adalah pola makanan yang tidak teratur dengan asupan gizi yang berlebih.

Konsumsi makanan tinggi kalori dan berlemak dianggap menjadi pemicu terjadinya obesitas. Umumnya, anak yang berpotensi obesitas makan tiga kali sehari dengan porsi besar ditambah camilan yang tidak sehat (makanan ringan dalam kemasan atau gorengan) serta minuman manis atau soft drink. Hal ini diperparah dengan tidak ada atau kurangnya asupan buah dan sayur atau sumber serat pada makanan sehari-hari.

Selain pola makan, kurangnya aktivitas fisik juga membuat obesitas. Lantaran tugas dan jadwal sekolah yang padat, ditengarai membatasi waktu anak untuk berolahraga. Apalagi, anak lebih suka bermain dengan gawainya di dalam ruangan, ketimbang aktivitas fisik.

Selanjutnya, penyebab lainnya adalah terdapat keluarga yang obesitas juga. Sebab, kebiasaan makan anak cenderung mengikuti orang-orang di sekitarnya. Tak heran jika banyak anak obesitas berasal dari keluarga yang obesitas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sempat memproyeksi defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 77,8 triliun pada 2024. Hitungannya, potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp39,5 triliun pada 2020 dan Rp 50,1 triliun pada 2021. Kemudian, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024.

Dia mengatakan, defisit anggaran ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya perbaikan fasilitas dan kesadaran dan semakin besarnya masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam menggunakan BPJS.

Ini pula yang dia antisipasi dengan menaikkan anggaran BPJS. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat meningkatkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan II. Selain itu, iuran bulanan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah juga turut dinaikkan.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) iuran BPJS Kesehatan di DPR. Untuk mereka yang tidak mengalami kenaikan tarif iuran, hanya peserta mandiri yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas III.


Rapat gabungan DPR dan pemerintah tentang BPJS, Senin (2/9) (Mery/era.id)

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran kelas I dan II akan mulai dinaikkan pada Januari 2020. Ia menambahkan, kenaikan iuran sesuai usulan Kementerian Keuangan, di mana, iuran kelas I akan naik dari Rp80.000 ribu menjadi Rp160.000 ribu per bulan. Sedangkan iuran kelas II naik dari Rp59.000 ribu menjadi Rp120.000 ribu.

"Naik (mulai) 1 Januari 2020. Sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat. Tarif iuran kenaikan sesuai usulan Menteri Keuangan. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran," katanya, usai rapat, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).    

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (PP) yang akan terbit sebelum akhir tahun 2019. Ditambahkan Mardiasmo, khusus untuk iuran PBI yang ditanggung pemerintah juga naik dari Rp25.500 ribu menjadi Rp42.000 ribu per bulan. 

Kenaikan PBI tersebut telah diberlakukan per tanggal 1 Agustus 2019. Dikarenakan kenaikannya dilakukan sebelum terbit Perpres, pemerintah akan mencairkan dana kenaikan iuran PBI kepada BPJS Kesehatan setelah Perpres terbit.

"PBI memang kita terapkan mulai 1 Agustus. Tapi uangnya dicarikan kalau Perpres revisi tentang JKN sudah diterbitkan," jelasnya.

Meski begitu, Mardiasmo mengakui, untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan tidak cukup dengan menaikkan iuran saja. Perlu langkah-langkah lanjutan agar di masa yang akan datang, keuangan BPJS Kesehatan sehat dengan pelayanan masyarakat yang baik.
 

Tag: bpjs kesehatan sunarti obesitas

Bagikan: