Ancaman Genosida Kembali Menghantui Etnis Rohingya

Tim Editor

Keluarga etnis muslim Rohingya. (Twitter @UNRefugeeAgency)

Jakarta, era.id - Satu juta orang lebih telah dipulangkan dari negara tetangga ke wilayah bagian Rakhine, Myanmar. Namun, repatriasi atau pemulangan etnis Rohingya dinilai oleh para penyelidik PBB sebagai sebuah risiko serius terkait genosida.

"Myanmar terus melanjutkan niat kekerasan itu dan Rohingya tetap berada di bawah risiko serius genosida," kata penyelidik dalam laporan mereka, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB di Jenawa pada Selasa (17/9/2019).

Dalam laporan terbaru misi pencarian fakta, PBB menyerukan para petinggi militer, terutama Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing, untuk diadili atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, serta tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Dikutip dari Al Jazeera, sekitar 600 ribu kaum Rohingya di negara bagian Rakhine, terpaksa tunduk pada pembatasan gerakan yang hampir menyentuh setiap aspek kehidupan mereka. Faktor yang berkontribusi terhadap tindakan kekerasan oleh militer Myanmar dan otoritas pemerintahan lainnya juga masih menghantui etnis Rohingnya.

Misi yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2017 itu telah menerbitkan laporan sebanyak dua kali, yang menyebutkan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada tahun 2017 di Myanmar merupakan genosida.


Infografis (Twitter @KhanArakanie)

Tindakan kejam yang dilakukan oleh militer Myanmar pada 2017 telah menyebabkan 730 ribu muslim Rohingya menyelamatkan diri dari Operasi Pembersihan di Rakhine ke Bangladesh. Dalam 18 bulan, sekitar 700 ribu orang lebih melintasi perbatasan untuk sampai ke Camp Cox's Bazar. 

Sejak awal tahun, pemerintah Myanmar menyatakan pihaknya sudah siap menerima para pengungsi. Tetapi, PBB telah menngungkapkan bahwa kondisi saat ini belum tepat bagi mereka untuk dipulangkan. 

Para petinggi di Myanmar seolah tutup mata dengan kasus genosida Rohingya, tak terkecuali peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Sikapnya dalam mengatasi kasus pembantaian etnis Rohingya menuai kecaman global dan mempertanyakan penghargaan yang diterimanya pada tahun 1991. 

Pada Juli 2019, pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan keras berupa sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya atas pembunuhan di luar hukum pada etnis Rohingya. Sanksi itu melarang mereka serta para keluarganya untuk masuk ke wilayah AS. 
 
 

Tag: rohingya

Bagikan: