Tim Editor
Setidaknya beberapa kali, massa mahasiswa melakukan audiensi dengan para anggota dewan. Terakhir kali mahasiswa ini dibuat kecewa akan kesepakatan mereka dengan Setjen DPR, berujung 'mosi tidak percaya kepada DPR'.
Yang terbaru, Ketua DPR Bambang Soesatyo mulanya ingin berdialog dengan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kompleks DPR. Namun rencana itu gagal karena adanya gas air mata yang sudah ditembakkan polisi untuk membubarkan massa, pada Selasa (24/9).
"Saya dapat kabar tadi malam dari komunikasi dengan adik-adik, mereka rencana jam 2. Tapi mereka masih ada konsolidasi menyusun apa yang akan mereka sampaikan. Kita tunggu saja,” ucap Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Meski usahanya untuk bertemu dengan para mahasiswa ini gagal, Bambang mengaku, tetap akan menunggu dan mengundang kembali mereka untuk hadir di kompleks parlemen.
“Menerima mereka kapan saja, jadi para mahasiswa dan pimpinan BEM. Serta seluruh kekuatan mahasiwa yang ada agar menyampaikan aspirasinya ke DPR, saya siap kapan saja,” tuturnya.
Di tempat yang berbeda, presenter Najwa Shihab secara terbuka mengundang Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk hadir di acaranya 'Mata Najwa' untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa.
"Pak Ketua DPR yth, jika benar ingin berdialog dgn mahasiswa, dgn rendah hati kami undang ke @matanajwa malam ini. Jadi publik bisa ikut menyimak," tulis Najwa.
Pak Ketua DPR yth, jika benar ingin berdialog dgn mahasiswa, dgn rendah hati kami undang ke @matanajwa malam ini. Jadi publik bisa ikut menyimak. Jangan khawatir, tidak akan ada gas airmata di @matanajwa. https://t.co/hSRHR3ZaPK
— Najwa Shihab (@NajwaShihab) September 25, 2019
Tak hanya itu, Najwa menjamin bahwa dalam acaranya tersebut tidak akan ada gas air mata. "Jangan khawatir, tidak akan ada gas airmata di @matanajwa," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi mahasiswa memprotes sejumlah revisi undang-undang yang akan disahkan oleh DPR, terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut pemerintah dan DPR membatalkan sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap memberangus kebebasan sipil dan demokrasi.
