Tim Editor
"Jadi, kita tuh buru-buru gitu sisir anggarannya, Kalau enggak teliti, takutnya banyak anggaran ganjil yang lolos di situ karena pembahasan ini bakal hanya sebulan. Padahal, menurut saya minimal dikasih waktunya dua bulan," kata anggota DPRR DKI William Aditya Sarana, Kamis (3/10).
William adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Pria kelahiran 2 Mei 1996 ini bertarung di Daerah Pemilihan 9 Jakarta Barat (Kalideres, Cengkareng, dan Tambora). Dia mendapatkan 12.295 suara dan lolos berkantor di Kebon Sirih.
Logo DPRD DKI Jakarta (Diah/era.id)
William khawatir anggaran yang diajukan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Jakarta ini tak terawasi dengan baik. Apalagi, dari 106 anggota DPRD yang sudah dilantik, sebanyak 59 merupakan orang yang baru. Artinya, lebih dari separuh anggota DPRD belum pernah membahas masalah APBD tahun ini yang ditaksir mencapai Rp96 triliun.
"Jadi, belum terlalu familier dengan anggaran. Takutnya, bisa masuk begitu saja anggaran yang engak masuk akal " tutur dia.
Soal tugas, William mengincar bidang kerja Komisi A. Komisi ini meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.
Sejauh ini, William sedang menyisir anggaran yang tercantum di Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2020, namun dia dan partainya menemukan ada beberapa anggaran yang dirasa tak beres.
Pertama, anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang naik sebesar Rp7,5 miliar dari anggaran 2019. Tahun 2019, tim ini mendapat anggaran sebesar Rp18,99 miliar, sementara 2020 anggarannya jadi Rp26 miliar jika tak ada perubahan.
Kedua, yang dirasa tak jelas adalah anggaran untuk pembelian perangkat lunak atau software antivirus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang mencapai Rp12 miliar. Padahal di tahun 2016-2018, tak ada anggaran pembelian melainkan hanya penyewaan perangkat tersebut dengan besaran biaya mencapai Rp200 juta.
"Kita mau coba konfirmasi ke dinas terkait alasannya kenapa. Misalnya antivirus kemarin sewa sekarang beli, itu yang harus ada realisasinya," tegasnya.
Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, William sempat menjadi salah satu dari delapan caleg PSI yang datang KPK untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dari hasil laporan yang disampaikannya pada 13 Mei 2019 lalu, William punya harta kekayaan sebesar Rp1.586.000.000. Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan di Kota Depok yang nilainya mencapai Rp500 juta dan mobil berjenis Toyota Yaris tahun 2013 dengan nilai barang sebesar Rp80 juta.
Tak hanya itu, dia punya harta bergerak lainnya sebesar Rp6 juta tapi tak dijelaskan apa harta tersebut. Selain itu, dia punya kas setara kas dengan nilai mencapai Rp1 miliar dan tak memiliki utang maupun piutang.
