Tim Editor
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung profesionalisme TNI, pemerintah juga telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit," kata Jokowi di acara peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).
Selain itu, akan ada lebih dari 450 posisi baru untuk perwira pangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI. Untuk memperkuat TNI dalam berperan menjaga bangsa, pemerintah juga berupaya menambah jumlah alat utama sistem senjata memenuhi target kekuatan pokok minimum tahap 2. Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja untuk prajurit TNI.
"Anggaran pertahanan tahun 2019 yang Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun pada 2020. Pemerintah terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun dan akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80% pada 2020," kata Presiden Jokowi.
Pasukan TNI terjun payung (Dok. Puspen TNI)
Menurut Presiden Jokowi, cita-cita sebagai negara dengan kekuatan ekonomi di dunia harus didukung dengan angkatan perang yang kuat. Belanja pertahanan akan diarahkan sebagai investasi pertahanan dan memanfaatkan teknologi tinggi.
"Rencana strategis minimum essential force tahap ketiga periode 2019-2024 segera difinalkan. Demikian pula rencana jangka panjang 100 tahun Indonesia merdeka," kata Presiden.
Baca Juga: TNI Harus Bisa Beradaptasi dengan Teknologi
Lalu apa maksud jabatan baru untuk para perwira tinggi? Pihak TNI pernah menjelaskan ada beberapa jabatan yang akan dinaikkan golongan atau eselonnya dari Kolonel ke Brigjen. Antara lain jabatan asisten di Makostrad, beberapa Komandan Korem dan sebagainya.
"Sampai saat ini, struktur tersebut belum ditetapkan melalui Peraturan Panglima TNI. Masih diperlukan langkah-langkah prosedural yang berlaku di lingkungan TNI dalam pembentukan organisasi. Angka 60 adalah jumlah perkiraan dengan menggunakan DSP (Daftar Susunan Personel) sebagai asumsi dasar," kata Kapuspen TNI Brigjen Sisriadi dalam keterangannya, beberapa waktu silam.
Hingga kini penambahan posisi pati belum bisa diwujudkan. Karena, belum tersedianya dukungan anggaran.
