Tim Editor
Ini merupakan tanggapannya terkait hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ikhwal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
"Tidak bisa juga serta merta (berubah) karena baru dilantik, periode baru, semua itu akan berubah. Semua hal itu tentu saja membutuhkan proses dan waktu," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Politkus PDI Perjuangan ini mengakui, tidak mudah merubah pandangan masyarakat yang sudah terlanjur negatif kepada DPR RI. Dia berjanji akan memperbaiki mekanisme dan sistem yang ada di DPR agar lebih baik lagi.
"Ke depan ini ya kita harus mempunyai mekanisme dan sistem yang lebih baik untuk bisa membuat seluruh anggota DPR, kemudian proses legislasi dan anggaran yang terjadi di DPR ini bisa lebih baik daripada sebelumnya," ujar Puan.
Hasil hasil suvei LSI diketahui tingkat kepercayaan publik terhadap DPR lebih rendah dibandingkan KPK dan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 72 persen responden percaya terhadap KPK dan 71 persen percaya kepada presiden. Sedangkan tingkat kepercayaan untuk DPR sebanyak 40 persen.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan beberapa bulan lalu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sempat lebih tinggi dari saat ini meskipun terhitung masih rendah yaitu sekitar 50-60 persen.
Hasil survei tersebut, kata Puan, menjadi tantangan bagi DPR RI lima tahun ke depan. "Bukan hanya pimpinan, tapi semuanya. Fraksi-fraksi, anggota, bahwa kemudian ke depan itu kita harus mempunyai komitmen yang lebih baik daripasa sebelumnya," kata Puan.
Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menyebut jika kondisi itu tak bisa diatasi oleh anggota dewan baru periode 2019-2024, hal tersebut sama saja dengan perilaku dari generasi sebelumnya.
"Hal ini akan semakin meningkatkan ‘kebencian’ dan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR. Pola dan kinerja yang dinilai buruk yang dipertontonkan wakil rakyat sebelumnya, harus menjadi catatan dan PR wakil rakyat baru," kata Maksimus.
Maksimus menambahkan, dengan menunjukkan sikap pro terhadap kepentingan rakyat merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan. Publik menaruh harapan besar kepada anggota dewan yang baru untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan dan PR yang ditinggalkan seniornya.
Upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, diakui Maksimus bukan hal mudah. Namun bila semua anggota DPR berpikir untuk kejayaan masa depan bangsa Indonesia, pasti ada niat baik untuk melakukan perbaikan secara kelembagaan.
"Perbaikan secara kelembagaan tentunya membutuhkan integritas wakil rakyat, terutama mengutamakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi dan kelompok sehingga kepercayaan publik yang masih tersisa bisa dibangkitkan kembali," katanya.
