PBB Terancam Gulung Tikar karena Anggota Nunggak Iuran

UN facing $230 mn deficit, may not be able to pay staff salarieshttps://t.co/GY8yjmqpm5 pic.twitter.com/IP30r6XGLJ

— Hindustan Times (@htTweets) October 9, 2019

Baca Juga: PBB Dorong Penyelidikan Independen Demo di Hong Kong

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebutkan, sejauh ini 129 dari 193 negara anggota telah membayar iuran mereka untuk tahun 2019 yang jumlahnya hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat. Ia juga meminta negara anggota lainnya untuk segera membayar iuran. Pada akhir Mei 2019, Gutteres mengatakan negara-negara tersebut telah menunggak hingga 492 miliar dolar Amerika Serikat.

"Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari default yang dapat berisiko menganggu operasi secara global. Sekjen PBB selanjutnya meminta pemerintah untuk mengatasi alasan yang mendasari krisis dan menyepakati langkah-langkah untuk menempatkan PBB pada kondisi keuangan yang stabil," demikian bunyi pernyataan, dikutip Newsweek, Rabu (9/10).

PBB memang tidak membuka identitas negara yang menunggak iuran, namun berdasarkan laporan AFP yang mengutip sumber terpercaya mengungkapkan negara yang menunggak iuran adalah Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Meksiko, dan Iran. 

Kemudian negara penunggak iuran lainnya adalah Venezuela, Korea Utara, Korea Selatan, Republik Demokratik Kongo, Israel, dan Arab Saudi. AS sendiri kini berhutang 674 juta dolar Amerika untuk anggaran 2019 saja. Dan masih mempunyai hutang sekitar 381 juta untuk anggaran di masa lalu.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington menanggung beban yang tak adil dari biaya PBB dan telah mendorong reformasi badan dunia tersebut. Guterres telah berupaya meningkatkan sejumlah operasi PBB dan memangkas biaya.

Kontributor dan iuran PBB

Kelahiran PBB tak terlepas dari peranan negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya yang menginisiasi sebuah piagam PBB hasil dari Konferensi San Fransisco, di AS pada Juni 1945 dan dikukuhkan pada 24 Oktober 1945.

Bicara PBB, ada the big five penguasa di Dewan Keamanan PBB yang meliputi Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, dan China sebagai pemegang hak veto. Posisi negara-negara besar ini tak terusik selama puluhan tahun. Sementara itu, negara lainnya sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan silih berganti menanti giliran tanpa hak istimewa. 

Kewenangan anggota abadi dewan keamanan ini mempunyai andil yang besar. Mereka bisa menentukan ke mana arah dunia melaju. Bukan tanpa sebab, setiap tahunnya anggota PBB yang terdiri dari 193 negara di dunia akan urunan untuk biaya operasional tahunan PBB dan persentasenya dilihat dari kemampuan ekonomi masing-masing anggota. 

Bendera negara anggota PBB. (Twitter/UN_Photo)

Baca Juga: Benny Wenda Lobi PBB untuk Datang ke Papua

Dalam situs resmi PBB www.un.org, tahun ini total kontribusi iuran wajib anggota PBB mencapai 2,849 miliar dolar Amerika Serikat untuk periode 2019. Negara-negara the big five menjadi penopang iuran PBB. Amerika Serikat menyumbang 22 persen iuran wajib dengan 674.206.698 dolar AS, China 12 persen dengan 334.726.585 dolar AS

Sementara itu, Inggris menyumbang 4,5 persen dengan 127.338.301, Perancis 4,4 persen dengan 123.434.785, dan Rusia 2,4 persen dengan 67.056.845. Untuk Indonesia sendiri menyumbang 0,5 persen dengan iuran 15.140.069 dolar AS.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, AS menyumbang lebih dari 10 miliar untuk PBB pada tahun 2017. Angka itu mencakup seperlima dari anggaran PBB. Program yang memakan jumlah biaya terbesar adalah Program Pangan Dunia (WFP), Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian (UN Peacekeeping Operation), dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR).