Tim Editor
Ketua Infokom MUI, Masduki Baildowi mengatakan meskipun tak mundur dari posisi ketua umum, jabatan itu akan diberi tambahan non-aktif.
"Abah (Ma'ruf Amin) masih sebagai ketua MUI non aktif yang nanti harus mempertanggungjawabkan ketika munas 2020," ungkap Masduki saat diteMUI di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Masduki mengatakan keputusan tersebut resmi disepakati saat rapat pimpinan yang digelar sejak pukul 10:00 WIB. Nantinya tugas ketua umum akan dilimpahkan kepada dua Wakil Ketua Umum MUI yaitu Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid sementara Ma'ruf dalam struktur organisasi tetap menjabat sebagai Ketua Umum non-aktif.
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil karena banyaknya keinginan dari pengurus MUI daerah yang masih menginginkan Ma'ruf sebagai ketua sehingga diputuskan untuk tetap menjabat ketua umum MUI, meskipun sebenarnya terganjal PD/PRT dengan mengambil jalan tengah yaitu tetap menjadikan Ma'ruf Amin sebagai ketua umum meskipun non aktif.
"Maka Kiai Ma'ruf harus tetap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama lima tahun dalam Munas 2020, jadi tetap akan mempertanggungjawabkan. Dengan demikian maka ini adalah solusi terbaik tidak ada pertentangan semua sepakat dengan keputusan itu," papar Masduki.
Posisi Ma'ruf sebagai ketua umum MUI non aktif, kata Masduki, mulai berlaku mulai hari ini. Sedangkan dua wakil ketia umum akan menjabat sebagai Plt. "Hari ini kalau nanti dilantik sudah, Non aktif sudah tidak mempunyai kewenangan apa-apa, sudah dipindahkan ke Plt," katanya.
Sebelumnya, pada 2 Juli 2017, Ma'ruf pernah mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI ketika sudah dilantik menjadi Wakil Presiden.
Berharap Dana Hibah ke Daerah Lancar
Masduki mengatakan selama ini lembaga MUI di daerah banyak mendapatkan kondisi yang masih kurang nyaman dengan artian dana hibah yang mereka dapatkan tidak cukup.
"MUI itu kan kalau di Jakarta kan ada APBN dana sebagian ya. Kalau di daerah juga. Tapi di berbagai daerah itu banyak yang dapat dana tidak cukup, kalau di Jakarta cukup," kata Masduki.
Lebih lanjut, Masduki mengatakan dengan tetapnya Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI dan wakil presiden, diharapkan makin mempermudah akses pendanaan bagi lembaganya di tiap-tiap daerah.
"Inilah yang diharapkan oleh daerah-daerah itu ingin dijadikan momentum bahwa ketika Kiai Ma'ruf itu menjadi wapres diharapkan bisa mempunyai fungsi bagaimana agar daerah-daerah itu bisa mendapatkan akses pendanaan yang memadai dari Pemda," papar Masduki.
